tirto.id - Pendiri Pustaka Bergerak, Nirwan Ahmad Arsuka berharap ada payung hukum di Indonesia agar PT Pos Indonesia dapat terlibat secara resmi dalam pendistribusian buku-buku gratis.
"Kami membutuhkan payung hukum agar PT Pos Indonesia dapat mengirimkan buku gratis," ujarnya di acara Catatan Akhir Tahun, Dinamika Gerakan Digital Tahun 2018 di Ev Hive D. Lab Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018).
Selain itu, Nirwan juga akan mengirim petisi online melalui platform petisi online change.org. Tujuannya mendorong Presiden Joko Widodo agar membuat payung hukum tersebut.
Nirwan menuturkan, jika payung hukum tersebut diresmikan oleh Jokowi, diharapkan dapat meningkatkan minat baca masyarakat.
"Lalu, kalau ada yang bilang masyarakat tidak digerakkan dengan pemerintah untuk gemar membaca, itu juga terpatahkan," ucapnya.
Nirwan menjelaskan, selama mendistribusikan buku-buku ke seluruh Indonesia, Pustaka Bergerak tak jarang menemukan medan yang sulit dilalui.
"Jadi dengan motor, kuda, dan perahu, kami distribusikan kepada warga Indonesia. Bagi daerah yang medannya yang cukup berat, relawannya itu harus berjalan kaki," tuturnya.
Namun, usaha mereka dinilai tak sia-sia dan memiliki efek yang luar biasa. Bahkan, jumlah perpustakaan berjalan setiap bulan bertambah. Berawal dari Mei 2017, hingga saat ini, sudah mencapai 250 ton buku yang telah dikirimkan.
Apalagi kini Pustaka bergerak sudah memiliki relawan sebanyak 14 ribu orang di Facebook. Sementara untuk simbol-simbol pustakanya sudah 12 ribu.
"Mungkin belum semua kabupaten, tetapi setiap provinsi dan desa sudah ada," ungkapnya.
Pustaka Bergerak berdiri karena melihat kondisi masyarakat yang kurang membaca, sehingga ia bersama teman-temannya berinisiatif membuat perpustakaan.
Selain itu, berdasarkan data UNESCO, dari 61 negara, Indonesia merupakan salah satu peringkat terendah dari aspek literasi.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Dipna Videlia Putsanra
