tirto.id - Kementerian Sosial mengklaim bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah menunjukkan kinerja sebagai program sosial yang paling efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan, dan tren positif ini akan terus berlanjut jika program ini makin terintegrasi dengan program sosial yang lain.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat menyampaikan laporan kepada Presiden Joko Widodo dalam acara penyaluran dana PKH nontunai di Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu (8/1/2017).
"Dampak PKH untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan akan terus meningkat jika dilaksanakan secara terintegrasi dengan program perlindungan sosial lainnya," ujar Khofifah seperti dikutip dari kantor berita Antara.
Mengutip hasil evaluasi Bank Dunia pada 2012 dan 2015, Khofifah menyebutkan PKH berdampak meningkatkan kunjungan ibu hamil ke fasilitas layanan dasar kesehatan sebesar tujuh persen. Selain itu, imunisasi lengkap meningkat delapan persen dan pemeriksaan kesehatan balita meningkat 22 persen.
Di bidang pendidikan, lanjut Khofifah, peningkatan partisipasi SD meningkat 2,2 persen dan SMP 4,4 persen. Sementara pengeluaran keluarga untuk makanan berprotein tinggi meningkat 10 persen. Temuan lainnya, jelas dia, adanya penurunan anak dengan kasus "stunting" sebesar 2,7 persen.
Ia mengatakan, PKH memang diharapkan dapat berkontribusi memperbaiki akses keluarga penerima manfaat melalui perbaikan akses terhadap kesehatan (ibu hamil, nifas, balita), pendidikan (anak usia sekolah dari jenjang SD sampai dengan SMA), kesejahteraan sosial (penyandang disabilitas berat dan lanjut usia di atas 70 Tahun).
"Sejak di mulai pada 2007 dengan penerima sekitar 500 ribu keluarga, pada akhir tahun 2016 telah mencakup enam juta KPM (keluarga penerima manfaat) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia," katanya.
PKH, lanjut Khofifah, telah melakukan inisiasi integrasi holistik dengan Program Indonesia Sehat (PIS), Program Indonesia Pintar (PIP), beras sejahtera (Rastra), pemugaran rumah tidak layak huni, Kelompok Usaha Bersama (Kube), dan subsidi elpiji 3 kilogram. Ke depan integrasi ini juga dapat mencakup subsidi lain, seperti listrik serta pupuk.
"Dengan pendekatan holistik ini maka PKH diharapkan dapat berkontribusi untuk turut menurunkan kemiskinan sesuai dengan target RPJMN menjadi tujuh hingga delapan persen dan penurunan indeks gini rasio menjadi 0,36 persen pada tahun 2019," ujar Ketua Umum PP Muslimat NU itu.
Khofifah menyebutkan dampak lain dari PKH adanya 600 ribu keluarga penerima manfaat yang telah berhasil graduasi dari PKH atau dianggap tidak miskin lagi dan dirujuk ke program pemberdayaan lainnya.
Dalam menyalurkan bantuan sosial non-tunai, Kemensos bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara).
Hingga akhir tahun 2016 bantuan non-tunai telah diberikan kepada satu juta KPM di 20 provinsi dan 68 kabupaten/kota.
Penulis: Ign. L. Adhi Bhaskara
Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara
