tirto.id - Agung Laksono membuat Musyawarah Nasional (Munas) tandingan karena tidak terima dengan hasil Munas ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI.
Agung mengklaim mendapatkan dukungan untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) PMI 2024-2029. yang otomatis akan menjegal sesama politisi Partai Golkar, Jusuf Kalla sebagai Ketum PMI terpilih dari aklamasi di Munas ke-22.
Sebelumnya, PMI telah menggelar Munas ke-22 bertempat di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Senin (9/12). Acara itu menetapkan Jusuf Kalla (JK) sebagai Ketum melalui aklamasi.
JK diklaim mendapatkan dukungan mayoritas dari 490 peserta yang hadir. Sedangkan, Agung Laksono disebut belum mendapatkan suara 20 persen, sebagai syarat untuk maju sebagai calon Ketum PMI.
"Sehingga gugur menjadi bakal calon. Sedangkan untuk Jusuf Kalla, dukungan yang masuk melebihi 50 persen dari jumlah utusan yang berhak hadir," kata Ketua Panitia Munas ke-22 PMI Fachmi Idris dikutip dari Antara, Senin (9/12).
Namun hasil Munas ke-22 PMI 2024 versi JK, ditanggapi berbeda oleh kubu Agung Laksono. Berikutnya, Agung mengklaim mendapatkan 240 dari 392 anggota yang hadir, atau lebih dari 20 persen anggota sesuai aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), untuk membuat Munas tandingan.
Agung menilai kejanggalan dalam Munas yang menetapkan JK sebagai Ketum 2024-2029. Agung mengancam akan melaporkan hal tersebut ke Kementerian Hukum (Kemenkum).
"Kami [akan] uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu [ke Kemenkum], karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan AD/ART pada forum tertinggi (Munas) PMI," katanya, Senin.
Adapun JK menuding Munas tandingan Agung sebagai tindakan ilegal. Wakil Presiden RI 2004-2009 dan 2014-2019 itu melaporkan Agung ke polisi.
"PMI harus ada satu dalam satu negara, tidak boleh ada dua, jadi kita sudah lapor ke polisi (Agung Laksono). Itu ilegal dan pengkhianatan,” tegas Jusuf Kalla, Senin.
Profil Agung Laksono Inisiator Munas Tandingan PMI 2024
Agung Laksono lahir di Semarang, 23 Maret 1949. Ia merupakan politisi Partai Golkar, yang sebelumnya aktif mengisi jabatan-jabatan publik, baik di parlemen maupun pemerintahan. Terakhir, Agung sempat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) 2019-2024 di era Joko Widodo (Jokowi).
Agung juga kerap mengisi sejumlah posisi pada pemerintahan sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Agung merupakan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) 2009-2014.
Selain sebagai Menko Kesra, Agung memegang jabatan lain selama periode ke-2 SBY. Agung menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) 2012-2013. Agung kala itu menggantikan Andi Mallarangeng yang tersandung kasus korupsi Hambalang.
Di samping itu, di akhir pemerintahan SBY, Agung dipercaya menjadi Plt Menteri Agama (Menag) dalam periode singkat pada 2014. Agung menggantikan Suryadharma Ali yang tersandung kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji.
Jauh sebelum itu, Agung sempat menjadi Menpora 1998 silam juga dengan periode singkat. Jabatan singkat itu terjadi, lantaran rezim Soeharto digulingkan pada tahun tersebut serta penggantinya BJ Habibie menjabat singkat. Adapun di parlemen, pada 2004-2009, Agung menjabat sebagai Ketum DPR RI. Agung maju sebagai anggota legislatif dari Partai Golkar.
Kontroversi mengiringi perjalanan Agung sebagai politisi. Pada 2014 silam, Agung terlibat masalah dualisme Partai Golkar dengan Ketum periode sebelumnya, Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical.
Agung mengklaim sebagai Ketum Golkar 2014-2019 setelah terpilih di Munas ke-9 yang digelar di Jakarta pada Desember 2014. Di tempat lain, ARB sebelumnya mengklaim sebagai Ketum Golkar 2014-2019, lewat aklamasi di Munas ke-9 Bali.
Kisruh Agung vs ARB terus menggelinding baik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, serta Mahkamah Agung (MA).
Dualisme Golkar baru diakhiri melalui rekonsiliasi 2016 silam, hingga kemudian partai beringin itu menggelar Munas Luar Biasa (Munaslub) Bali 2016 yang menetapkan Setya Novanto sebagai Ketum Golkar yang baru.
Profil Singkat
- Nama: Agung Laksono
- Lahir: Semarang, 23 Maret 1949
- Pendidikan: SMP Perguruan Cikini, Jakarta (1963), SMA di Medan, Sumatera Utara (1968), Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (1972), Penataran P-4 Type A, BP-7 Pusat, Jakarta (1980), Terpadnas, Lemhas (1983), Eisenhower Programme, Amerika Serikat. (1990)
- Anggota Wantimpres: 2019-2024
- Menko Kesra: 2009-2014
- Plt Menpora: 2012-2013
- Plt Menag: 2014-2014
- Ketum DPR RI: 2004-2009
- Menpora: 1998-1998
- Anggota DPR/MPR-RI (1997-1998 dan 1987-1997)
Penulis: Dicky Setyawan
Editor: Dipna Videlia Putsanra
