Indeks Pmi

Menteri Karding, meyakini Pemerintah Malaysia akan menyelesaikan kasus penembakan PMI, dilakukan secara transparan.

Komnas HAM buka suara terkait kasus penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) terhadap lima pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

Menlu, Sugiono, menduga adanya penggunaan kekuatan berlebih yang dilakukan aparat Malaysia dalam kasus penembakan PMI hingga meninggal dunia.

Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia melempari logo Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia, Kamis (30/1/2025).

Karding beralasan, kondisi negara-negara Eropa mengalami kekurangan tenaga produktif sehingga menjadi peluang Indonesia mengirim PMI di sana.

Karding meyakini perolehan devisa dari PMI bisa naik signifikan sekaligus mengurangi pengangguran jika mampu menaikkan pemenuhan PMI.

Keempat calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ini sempat ditampung selama dua pekan di Jatiasih, Kota Bekasi oleh seorang berinisial M.

Hal itu karena Kemenkum belum memiliki sistem fitur pendaftaran perkumpulan pada kegiatan publik.

Ulla Nuchrawaty Usman juga menentang kepemimpinan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum PMI karena sudah menduduki jabatan tersebut sebanyak tiga periode.

JK mengaku telah mengantongi keputusan Kementerian Hukum terkait penetapan dirinya sebagai Ketua PMI.

Kisruh organisasi PMI berpotensi membuat layanan kesehatan dan kemanusiaan yang menjadi tugasnya terganggu. Apa solusinya?

Menurutnya, Kemenkes dan PMI adalah mitra kerja yang saling menghormati pada bidangnya masing-masing.

Kemenkum akan mencermati setiap dokumen kepengurusan organisasi yang meminta disahkan di Kementerian Hukum, termasuk PMI.

Profil Agung Laksono inisiator munas tandingan, tidak terima dengan hasil Munas ke-22 PMI yang menetapkan JK sebagai ketua.

Sudirman Said menilai bila ada pihak yang memecah belah PMI akan membuat malu Indonesia di kancah internasional.

Agung Laksono mengeklaim telah memenangkan lebih dari 20 persen suara dukungan dari para anggota PMI.

Mayoritas dari 490 peserta Munas menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Jusuf Kalla.

Tim Reaksi Cepat Perlindungan PMI akan bekerja memberantas sindikat maupun kelompok yang terlibat di balik pengiriman PMI ilegal.

Kehadiran tim penyelaras pembinaan PMI dilakukan agar mencocokkan kebutuhan PMI dan memudahkan PMI dapat kerja di luar negeri tanpa harus penyelarasan.

Pemerintah juga berencana mengetatkan syarat untuk bekerja di luar negeri demi mencegah upaya eksploitasi WNI di luar negeri.