tirto.id - Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali menegaskan prinsipnya selama ini memimpin ibukota, yakni tak berpihak dan tidak terima suap. Ini semua dilakukan Ahok demi menegakkan prinsip keadilan dalam masyarakat.
Dalam dalam debat pilkada DKI Jakarta putaran kedua di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (12/4/2017), Ahok menyatakan telah menjalankan prinsip ini sejak menjabat sebagai Bupati Belitung Timur.
Dalam debat khusus antara Ahok dan Anies Baswedan, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, diawali dari pertanyaan Anies tentang strategi Ahok untuk membangun persatuan di Jakarta jika kembali menjabat untuk lima tahun ke depan.
Ahok menjabarkan bahwa ia sudah menghadapi komunitas masyarakat yang beragam sejak menjadi bupati. Ketika mengikuti pilkada Jakarta tahun ini, Ahok mengakui suasananya mirip.
"Ancaman tak menyalatkan dulu di Belitung juga ada. Prinsipnya itu jadi pemimpin yang adil. Tak berpihak dan tidak terima suap. Saya disumpah untuk adil," kata Ahok.
Anies lalu menimpali bahwa kunci kepemimpinan itu harus bisa merangkul semua, bukan menciptakan komunikasi dengan suasana negatif. "Gubernur harus jadi jembatan antara pemerintah dan rakyat. Gubernur juga harus mengatasi ketimpangan di Jakarta. Persatuan hanya akan dibangun jika adil, bukan di kata-kata tapi di programnya," imbuhnya.
Ahok kemudian menyindir bahwa Anies kurang informatif tentang kondisi yang ada di Jakarta. Ahok kemudian memamerkan kemajuan-kemajuan yang terlihat di Jakarta sejak ia menjadi gubernur. Antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) orang miskin digratiskan, masyarakat menikmati daging murah, subsidi pendidikan, dan kesehatan. Ahok juga mengklaim sudah tak ada lagi orang yang harus berhutang pada majikannya untuk biaya pengobatan.
"Dimana tidak adilnya selama dua tahun saya memimpin?" tanya Ahok.
Penulis: Akhmad Muawal Hasan
Editor: Akhmad Muawal Hasan