tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadikan Brebes sebagai proyek percontohan bagi Program Sinergi Aksi Untuk Ekonomi Rakyat. Oleh karena itu, Presiden Jokowi berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaan program tersebut.
"Jika Brebes berhasil, semua hasilnya kelihatan langsung. Semua kabupaten akan kita kerjakan dengan cara yang sama. Ini menjadi contoh untuk di kabupaten yang lain. Apa yang harus dikerjakan," ujar presiden saat peluncuran Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Terminal Agrobisnis, Desa Larangan, Kecataman Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin, (11/4/2016).
Presiden berjanji akan melakukan pengecekan atas program yang diluncurkan hari ini.
"Saya akan cek terus dengan cara saya, baik dengan intelijen, atau saya datang langsung. Tapi akan saya cek semuanya," ucap Presiden.
Kabupaten Brebes dipilih sebagai lokasi percontohan mengingat daerah ini dikenal sebagai penghasil bawang, salah satu komoditi yang sangat strategis dan banyak berperan dalam tingkat inflasi di Indonesia. Hal ini sangat berlawanan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Brebes yang relatif rendah, mengingat sebagian besar keuntungan justru diperoleh pedagang perantara alih-alih oleh petani.
Peluncuran program ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi peningkatan kesejahteraan petani bawang sekaligus menjadi contoh bagi pelaku usaha di daerah lainnya.
Presiden Jokowi turut menjabarkan bentuk-bentuk program sinergi lain yang nantinya akan dikerjakan.
"Pertama, masalah tanah sertifikat. Mengapa petani, nelayan, dan pelaku UKM tidak memiliki akses ke bank? Karena mereka tidak punya agunan yang salah satunya harus berupa sertifikat. Akhirnya banyak yang lari ke rentenir," tandas Presiden Jokowi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Presiden memperingatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar pengurusan sertifikat tidak memakan waktu lama dan tidak berbelit-belit.
"Akan saya periksa langsung di mana masalahnya. Sejak saya lahir sampai sekarang untuk mengurus sertifikat itu lama sekali. Tidak bisa! Jangan diteruskan. Tidak mau saya," tegas presiden.
Selain sertifikat, persoalan lain yang akan diselesaikan bersama mencakup permasalahan penyediaan modal, penyediaan bibit murah berkualitas, penyediaan kebutuhan alat produksi, dan juga yang tak kalah pentingnya, hal-hal yang berkaitan setelah panen.
"Pascapanen ini harus jadi perhatian semuanya. Tadi saya tanya petani satu kilogram bawang Rp30 ribu sampai Rp35 ribu. Saya tanya di pasar Rp48 ribu sampai Rp50 ribu. Kalau pas mahal, petani akan senang. Tapi kalau seperti ini terus masyarakat akan teriak-teriak karena mahalnya harga bawang. Yang kita cari adalah bagaimana mencapai keseimbangan antara keduanya. Bagaimana caranya petani senang, masyarakat juga senang," ungkap presiden.
Presiden menekankan bahwa program sinergi ini haruslah didasarkan pada prinsip gotong royong semua pihak sehingga tidak ada lagi pihak yang berjalan sendiri-sendiri.
"Intinya adalah kerja gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, BUMN, swasta, dan juga masyarakat baik itu petani, nelayan, pelaku UKM, dan lainnya. Kenapa? Karena biasanya kita bekerja sendiri-sendiri, pemerintah pusat memiliki program sendiri, pemerintah provinsi kerja sendiri. Ini tidak boleh," pungkasnya. (ANT)
