tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pemerintah daerah dan provinsi agar segera merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya untuk investasi produktif dan bukannya disimpan di bank. Pasalnya, Presiden mendapati beberapa daerah provinsi menyimpan dananya di Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Pada akhir Desember 2015 Presiden mendapati jumlah dana yang disimpan kurang lebih Rp90 trilliun dan di akhir bulan April 2016 mencapai Rp220 trilliun.
"Saya ingatkan agar segera dibelanjakan atau direalisasikan. Ini uang besar sekali, kita cari pontang-panting kemudian ditransfer, jangan kemudian cuma disimpan di bank," kata Presiden Jokowi dalam sambutan penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2016 di Istana Negara Jakarta, Rabu, (11/5/2016).
Presiden berpesan agar anggaran APBD tersebut diinvestasikan untuk hal-hal produktif yang berefek pada pertumbuhan ekonomi, bukan untuk perjalanan dinas, kunjungan kerja, mobil dinas, apalagi untuk membeli furniture penghias kantor.
"Ini kesalahan yang harus dikurangi dan dihilangkan, segera belanjakan, giring pada belanja modal produktif yang berefek pada pertumbuhan ekonomi, triger-nya ada di APBD provinsi. Kalau tidak bergerak juga, suatu saat saya akan umumkan daerahnya," kata presiden.
Di samping itu, presiden menegaskan agar belanja APBD tidak diecer atau dibagi rata untuk semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Kalau dibagi rata atau diecer-ecer tidak akan ada baunya, apalagi rasanya," kata Presiden di Istana Negara Jakarta, Rabu, (11/5/2016).
Presiden mencontohkan investasi produktif yang bisa dilakukan di tahun pertama misalnya untuk kegiatan fisik seperti pembangunan jalan, di tahun kedua untuk pembangunan pasar, dan tahun ketiga untuk pembangunan sekolah.
"Dengan fokus maka dana APBD akan menjadi barang yang bermanfaat yang ada bau dan rasanya," kata Presiden.
Presiden mengingatkan sistem perencanaan saat ini sudah bukan money follow function tapi money follow program.
"Misal APBD suatu daerah Rp10 triliun maka dana itu harus dialokasikan secara terfokus pada program prioritas, bukan dibagi rata," kata presiden.
Presiden menyebutkan contoh-contoh program prioritas tersebut agar daerah mampu fokus membangun brand atau diferensiasi berdasarkan program prioritas.
"Saya contohkan ada satu kota di AS yang sudah super fokus di olah raga yaitu Sunny Land. Sumsel dan Palembang juga sudah mengarah ke kota olahraga," kata Presiden.
Menurut Presiden, semakin ke depan, kota yang fokus akan memenangkan persaingan ekonomi karena sudah efisien. Ia menambahkan, Indonesia memiliki kota budaya, namun masih belum dikelola secara khusus.
"Misal Jogja kekuatan lukis ya lukis, Solo tari ya di tari, sehingga jadi brand. Kota budaya sekarang terlalu luas. Misalnya Ambon dan Bitung di Sulut bisa mengarah ke kota ikan," jelas Presiden.
Presiden mengatakan bupati dan gubernur yang berhasil fokus menangani suatu bidang bisa dikenang oleh khalayak setelah masa jabatannya berakhir.
(ANT)
