Pratikno soal Sinyal Jokowi Reshuffle Kabinet: Tidak Ada

Pratikno mengklaim kinerja para menteri saat ini masih baik dan bagus sehingga belum ada keinginan Jokowi melakukan reshuffle kabinet.

Reporter: Andrian Pratama Taher

Terbit 16 Jan 2023 13:04 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/1/2023). Sidang tersebut membahas evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, serta rencana program dan anggaran tahun 2023. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.

tirto.id - Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini.

"Enggak ada reshuffle," kata Pratikno di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/1/2023).

Pratikno mengklaim kinerja para menteri saat ini masih baik dan bagus. Presiden Jokowi, kata Pratikno, mengakui bahwa banyak capaian meski dunia mengalami kesulitan.

Pratikno menegaskan belum mendapat kabar akan ada reshuffle kabinet pada bulan ini maupun pada 1 Februari 2023 mendatang.

"Enggak ada januari," kata Pratikno.

Akhir Desember 2022 lalu, Jokowi memberikan sinyal akan ada reshuffle kabinet. Akibatnya, sebanyak tiga menteri dari Partai Nasdem langsung mendapatkan sorotan, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Hal ini karena sikap politik Partai Nasdem yang mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pemilu 2024.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Power, Ikhwan Arif menilai, Jokowi akan menghadapi tantangan dalam pelaksanaan reshuffle kali ini. Ia memprediksi, Jokowi akan menghadapi posisi dilematis.

Menurut dia, Jokowi melakukan reshuffle berdasarkan faktor kinerja dan bukan akibat faktor power sharing. Reshuffle berdasarkan power sharing sangat mungkin terjadi karena Indonesia akan menghadapi Pemilu 2024.

“Kondisinya sekarang partai politik pendukung pemerintah Jokowi dihadapkan pada isu ketidakharmonisan dalam mendukung kerja-kerja pemerintah Jokowi. Kekuatan partai politik pendukung Jokowi seolah-olah terbelah dua, yang satu melanjutkan titahnya Jokowi, yang lainnya membentuk kerja sama politik dengan partai yang kerap mengkritisi kebijakan pemerintah," kata Ikhwan.

Ia menilai, pembelahan terjadi karena posisi Partai Nasdem yang mendukung Anies Baswedan, yang notabene dicap sebagai antitesis Jokowi sebagai bakal capres di Pemilu 2024. Nasdem pun berusaha menggaet partai non-pemerintahan seperti PKS dan Demokrat untuk menggalang dukungan.