PR BTP sebagai Komisaris Utama Pertamina: Impor BBM hingga B20

Oleh: Selfie Miftahul Jannah - 27 November 2019
Dibaca Normal 1 menit
BTP setidaknya memiliki lima PR saat menjabat komisaris utama Pertamina, termasuk mengagendakan pertemuan dengan serikat pekerja.
tirto.id - Basuki Tjahaja Purnama atau BTP alias Ahok memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) setelah resmi menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero). Salah duanya adalah mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) dan mempercepat program B20 --20% biodiesel dengan 80% solar--.

Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi mengatakan, BTP setidaknya memiliki lima tugas penting yang harus diselesaikan di Pertamina.
Namun, kata Fahmy, tugas tersebut tidak dapat dilakukan kecuali melalui direksi.

Fahmy berharap BTP dapat melecut direksi untuk jalankan perbaikan di Pertamina, termasuk menggayang mafia migas beserta sekutu internal.

"Prioritas utama Ahok untuk melecut direksi Pertamina adalah menurunkan defisit neraca migas, seperti diharapkan Jokowi. Caranya dengan menaikkan ekspor dan menurunkan impor migas," kata dia, Rabu (27/11/2019).

Tugas tersebut di antaranya: Pertama, BTP harus mendorong direksi untuk meningkatkan investasi untuk penggunaan high technology dalam eksplorasi dan eksploitasi migas. Tujuannya untuk menaikkan produksi.

Kedua, kata Fahmy, BTP juga harus menyelesaikan pembangunan kilang minyak untuk menurunkan impor BBM.

Menurut dia, kalau tidak kunjung mendapatkan investor, Pertamina dapat membiayai dengan menerbitkan global bond. Dalam konteks ini, kata Fahmy, pergantian direktur keuangan dinilai cukup penting.

“Ketiga mempercepat pengembangan EBT [energi batu terbarukan], dari B20 ke B30 dilanjut B100 untuk menurunkan impor solar dan avtur. Kerja sama dengang Eny Italia untuk hasilkan B100 dengan bahan baku sawit harus segera direalisasikan,” kata Fahmy.

Kemudian yang keempat, kata Fahmy, secara sistemik dan terus menerus memaksa direksi memberantas mafia migas dan oknum internal yang menjadi sekutunya.

“Yang terakhir, Ahok harus melakukan pertemuan dengan Serikat Pekerja. [Ini] tidak mendesak, tapi perlu dilakukan. Pasalnya, SP tampaknya sudah bisa menerima Ahok sebagai komut, bukan dirut Pertamina," kata dia.


Baca juga artikel terkait BUMN atau tulisan menarik lainnya Selfie Miftahul Jannah
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Selfie Miftahul Jannah
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Abdul Aziz
DarkLight