tirto.id - Polri menyiapkan rencana Operasi Mantap Praja 2020 dalam pengamanan Pilkada Serentak tahun ini. Pelibatan kekuatan yakni dua per tiga dari seluruh jumlah personel kepolisian.
"Akan digelar di 270 wilayah yaitu di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota," kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono di Mabes Polri, Selasa (23/6/2020).
Nantinya, lanjut Awi, Polri akan bekerja sama dengan pihak TNI dan lembaga terkait lainnya untuk pengamanan wilayah.
Hingga kini, kepolisian masih menggodok jumlah pengerahan personel dan pola pengamanan. Hal itu berdasarkan indeks potensi kerawanan yang meliputi empat indikator.
"Yaitu dimensi penyelenggara, peserta Pilkada, potensi gangguan kamtibmas dan ambang gangguan," jelas Awi. Pola pengamanan juga dipengaruhi oleh hasil pemetaan kerawanan daerah.
Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan Surat Telegram Nomor 307 bertanggal 16 Juni 2020 guna merespons Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
Tiga hal yang menjadi atensi Polri dalam hal tersebut. "Pertama, para Kasatwil diperintahkan untuk melakukan deteksi dini, monitoring dan update dinamika politik pasca dikeluarkannya peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020," kata Awi, kemarin.
Kedua, para Kasatwil berkoordinasi proaktif dengan penyelenggara pilkada dan instansi terkait lainnya. Ketiga, lanjut Awi, para Kasatwil diperintahkan untuk segera menyusun rencana operasi Mantap Praja sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Maya Saputri
