tirto.id - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyiapkan 171.507 personel untuk mengamankan Pilkada serentak 2018 di 171 daerah di Indonesia.
"Seluruh personel itu akan kami kerahkan untuk mengawal jalannya Pilkada serentak sejak tahapan awal Januari nanti," kata Asisten Biro Ops Sops Kapolri Konbes Eddy Budi Setio, di Es Teler 77, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (27/11/2017).
Selain itu, Polri juga telah melakukan koordinasi dengan TNI dan Linmas dalam rangka pengamanan Pilkada serentak. Menurut Eddy, TNI akan mengerahkan 36.968 personel dan Linmas akan mengerahkan 756.470 personel.
Eddy menyatakan tugas pengamanan yang akan dilakukan para personel itu adalah mengamankan kotak suara, kampanye, hingga pengamanan tahapan pencoblosan. "Yang paling rawan adalah saat masa kampanye," kata Eddy.
Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menyatakan ada beberapa daerah yang dianggap paling rawan dalam Pilkada serentak 2018 nanti, yakni Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua, dan Jawa Timur.
"Di daerah-daerah itu kami akan pastikan pengamanan dengan ketat," kata Setyo di tempat yang sama.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun menyatakan telah melakukan koordinasi dengan Polri dan TNI di semua tingkatan dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak 2018.
"Kami mempunyai MoU dengan Polri dan TNI. Melalui MoU tersebut kami akan berkoordinasi di semua tingkatan dengan TNI dan Polri untuk melakukan pengamanan," kata Kabag Teknis KPU Sahruni Hasna Ramadhan, di Es Teler 77, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (27/11).
Sahruni menyatakan saat ini KPU masih dalam tahapan rapat pimpinan guna membahas bimbingan teknis pelaksanaan Pilkada 2018. Nantinya, hasil dari rapat tersebut akan dibahas dalam rapat bersama antara KPU, Polri dan TNI.
"Seperti di DKI yang berkaitan dengan hal-hal berbau SARA itu di luar kewenangan KPU, jadi kami meminta tolong kepada polisi dan TNI. Wujudnya saat itu Polisi di DKI memasang spanduk imbauan agar pemilu damai," kata Sahruni.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Alexander Haryanto
