PLN Harus Tegas Soal Proyek PLTGU Jawa 1

tirto.id - Sejumlah anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta agar PT PLN (Persero) tegas menolak tekanan dari pihak manapun yang berupaya mempengaruhi pelaksanaan tender PLTGU Jawa 1 senilai Rp30 triliun.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi VII DPR, Dito Ganinduto menyusul indikasi tanda-tanda adanya tekanan oleh pihak tertentu. “Proyek besar seperti ini tentunya ada banyak pihak yang berkepentingan. Jadi, PLN tidak usah takut dan mau ditekan pihak-pihak tertentu," ujarnya, di Jakarta, Sabtu (24/9/2016) seperti dilansir Antara.

Menurut Dito, saat ini, era keterbukaan informasi dan juga penegakan hukum sudah berjalan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, lanjut dia, kalau ada tekanan-tekanan, kemungkinan besar akan terungkap juga.

Apalagi, lanjutnya, proyek PLTGU Jawa 1 tersebut merupakan bagian proyek pembangkit 35.000 MW dan sudah menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo.

"Proyek ini strategis bagi masa depan bangsa, sehingga tentunya harus menjadi perhatian dan kewajiban semua pihak untuk ikut mengawasinya," ujarnya.

Hal senada dikemukakan anggota Komisi VII DPR asal Fraksi Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir. Menurut Inas, PLN jangan mau ditekan pihak-pihak tertentu baik organisasi maupun individu untuk memenangkan salah satu peserta tender PLTGU Jawa 1.

"Segera dilaporkan ke DPR agar kami tindak lanjuti," katanya.

Bahkan, tambahnya, kalau memang diperlukan, pihaknya akan mendorong Komisi VII DPR membentuk panitia kerja (panja) soal proyek 35.000 MW.

PLN kini tengah melaksanakan tender proyek PLTGU Jawa 1 berkapasitas 1.600 MW senilai Rp30 triliun.

Terdapat empat peserta tender tersisa yakni konsorsium Adaro-Sembawang Corp, konsorsium Medco-Nebras, konsorsium Pertamina-Marubeni-Sojitz, dan konsorsium Mitsubishi-PJB-Rukun Raharja.

PLTGU Jawa 1, yang dibangun menggunakan skema pengembang swasta (independent power producer/IPP), membutuhkan gas 250 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Proyek tersebut merupakan bagian proyek 35.000 MW dengan target operasi pada 2019.