tirto.id - Wakil Ketua Majeslis Syura DPP PKS Hidayat Nur Wahid memberi peringatan serius soal potensi kecurangan di Pilkada DKI Jakarta. Potensi yang ia maksud terdiri dari manipulasi jumlah pemilih, intimidasi, hinggap politik uang. "Saya menyebutnya sebagai terorisme pilkada," kata Hidayat di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera, Selasa Malam (24/1/2016).
Hidayat mengatakan kecurangan di pilkada tidak boleh berlanjut. Dia meminta Bawaslu dan semua pihak yang berwenang melakukan pengawasan secara serius. Menurut Hidayat pengawasan penting dilakukan bukan hanya sebagai upaya memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, tetapi juga untuk menyelamatkan kualitas pilkada DKI Jakarta. Karena, sebagai ibukota negara, Pilkada DKI Jakarta diyakini sebagai barometer pilkada di tempat-tempat lain.
"Suara ini saya sampaikan supaya jangan ada yang melakukan itu. Karena sudah santer terdengar ada yang memakai KTP palsu, KK palsu, termasuk juga money politic. Ini harus diseriusi," ujar Hidayat.
Hal senada disampaikan Ahmad Muzani, Sekretaris Jendral Partai Gerindra. Menurut dia, berbagai pihak harus berupaya membuat Pilkada DKI Jakarta tetap menarik dan menyenangkan. Supaya suasana itu bisa terwujud, harus ada komitmen untuk menjauhkan intimidasi, kecurangan, dan praktik-praktik yang mengotori demokrasi.
"Karena itu, lewat pesan di tingkat majelis rembuk rebuan ini, kita bicarakan tentang DPT dan lain sebagainya," ujar Muzani ketika diwawancarai Tirto.
Dikatakan Muzani, sebagai partai yang ikut bersama-sama mengusung pasangan Anies dan Sandi, Gerindra tetap merasa bertanggungjawab untuk memenangkan pasangan ini.
Tim pemenangan berjanji akan mengeluarkan seluruh kekuatan yang dimiliki. Bahkan, tiap anggota DPR dari partai Gerindra diberi target. Minimal, tiap anggota DPR harus meraih kemenangan di 200 TPS.
"Meski demikian, itu belum cukup. Karena sesungguhnya, dalam pilkada DKI Jakarta, kita sudah merasakan akan adanya omong-omong, iming-iming dan emeng-emeng," Muzani memperingatkan.
Sementara itu, Anies Baswedan, Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga melihat tanda kemenangan semakin dekat. Sebab, dalam beberapa waktu belakangan, dia menyaksikan tingginya tingkat partisipasi masyarakat.
Ada beberapa poin yang memperkuat keyakinan Anies. Pertama, keinginan masyarakat untuk menciptakan perubahan di Jakarta. Lalu, pendidikan politik dalam rembuk rebuan.
"Karena mereka menyaksikan ada masalah. Mereka merasa, kalau mereka tidak bergerak, kita akan kalah. Karena itu, kita harus bergerak. Kita harus berbuat," terang Anies.
Rembuk rebuan merupakan ruang komunikasi antara partai pengusung dan relawan untuk menyampaikan pesan-pesan hingga struktur masyarakat yang paling bawah. Misalnya, pengurus RT, karang taruna, majelis taqlim, pengurus masjid dan berbagai tempat ibadah lainnya.
Anies menilai, rembuk rebuan menunjukkan jenis kampanye yang berbeda. Karena, pergerakan itu tidak didorong dari puncak dengan gelontoran rupiah tanpa batas. Bukan pula didorong kaum profesional yang berbayar. Tetapi, kata dia, bergerak karena rakyat di bawah yang ingin perubahan memilih ikut terlibat.
Keterlibatan berbagai elemen masyarakat disebut-sebut sebagai kombinasi ideal. PKS dan Gerindra sudah bekerjasama. Relawan terlibat. Anies yakin, sedikit lagi kemenangan akan diraihnya.
"Di Jakarta sudah ditunjukkan gerakan partai dan nonpartai bisa bergabung. Ini bukan tentang kami, tapi tentang kemenangan warga Jakarta," pungkas Anies.
Penulis: Themmy Aditya Nugraha
Editor: Jay Akbar
