Menuju konten utama

PKL Binaan Dinas KUMKMP Bisa Berdagang di Trotoar Jakarta

Pedagang Kaki Lima (PKL) di trotoar-trotoar Jakarta masih bisa ditoleransi selama tidak menggangu pejalan kaki, terutama yang terdaftar sebagai binaan Dinas KUMKMP.

PKL Binaan Dinas KUMKMP Bisa Berdagang di Trotoar Jakarta
Ilustrasi sejumlah pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar Jalan Jati Baru, kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa (2/5). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

tirto.id - Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu Purwoko mengatakan aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di trotoar-trotoar Jakarta masih bisa ditoleransi selama tidak menggangu pejalan kaki dan terdaftar sebagai binaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan (KUMKMP).

"Terutama untuk kuliner malam ya karena kuliner malam itu kan aktivitas masyarakat sudah menjadi berkurang sehingga timbul kebijakan, semacam diskresi, dibolehkan namun ini sementara dalam rangka pembinaan oleh dinas UMKM," ungkapnya saat ditemui di Kantornya di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2017).

Yani mengatakan, bulan tertib trotoar yang diberlakukan selama Agustus 2017 di Jakarta dimaksudkan untuk mengubah perilaku masyarakat yang menyalahgunakan trotoar seperti PKL. Namun, lantaran dalam instruksi Gubernur nomor 8 tahun 2007 tentang bulan tertib trotoar melibatkan berbagai SKPD termasuk Dinas KUMKMP, maka penertiban tidak bisa serta merta dilakukan tanpa adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

"Dengan kaki lima, pemerintah provinsi Jakarta tidak serta merta memberangus kegiatan orang berusaha. Karena dalam instruksi Gubernur ada yang namanya dinas UMKM, jadi nanti ini menjadi domainnya UMKM," tegasnya.

Yani menyampaikan akan ada 135 titik trotoar di lima wilayah kota administrasi di Jakarta yang akan menjadi sasaran operasi tertib trotoar. Namun setiap harinya, hanya 5 titik trotoar di masing-masing wilayah yang menjadi tempat yang akan dioperasi oleh tim terpadu yang dibuat oleh gubernur.

"Nah tim terpadu ini terdiri dari Satpol PP sebagai leading sektor dan didukung oleh 18 SKPD dan lima wali kota. Kemudian didukung oleh TNI dan Polri. Kemudian di backup oleh kasubdit penegakan hukum Polantas Polda Metro Jaya," ungkapnya.

Untuk diketahui, bulan tertib trotoar yang dimulai sejak Selasa (1/8/2017) tersebut dilakukan dalam rangka mengembalikan fungsi trotoar dan persiapan hari kemerdekaan.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berharap, dengan diberlakukannya bulan tertib trotoar, akan ada perubahan perilaku dari warga Jakarta dengan menggunakan trotoar sesuai fungsinya dan menghargai hak-hak pejalan. Sebab ia melihat masih banyak trotoar yang digunakan untuk kegiatan berdagang oleh para PKL serta parkir kendaraan.

Ke depan, kata Djarot, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pelebaran serta penataan trotoar-trotoar Jakarta. Selain itu, kabel-kabel utilitas juga akan dirapikan dalam ducting yang sudah disiapkan Pemprov DKI Jakarta.

"Yang kami inginkan adalah ada perubahan perilaku dari masyarakat kita. Kan masalahnya masih soal perilaku yah. Perilaku supaya benar-benar kalau menggunakan jalan itu harusnya sesuai dengan fungsinya," kata Djarot.

Baca juga artikel terkait TROTOAR atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto