PKB, NU, dan Dilema Putaran Dua Pilkada DKI

Oleh: M. Ahsan Ridhoi - 27 Februari 2017
Dibaca Normal 6 menit
Pilkada DKI 2017 menggemakan lagi tema klasik relasi NU dan politik.
tirto.id - Pasangan Ahok-Djarot akan menghadapi Anies-Sandiaga di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Sedangkan pasangan Agus-Sylvi harus tersingkir dari pertarungan lebih awal.

Akibatnya partai-partai yang mengusung Agus-Sylvi dalam putaran pertama pun berada di persimpangan. Tiga partai pengusung Agus-Sylvi adalah yaitu Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan (Romahurmuzy) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Mereka setidaknya punya tiga opsi: mendukung Ahok-Djarot, mendukung Anies-Sandi ataukah tidak mendukung kandidat mana pun di putaran kedua.

PKB, yang saat ini dipimpin oleh Muhaimin Iskandar, adalah partai yang memungkinkan Agus-Sylvi memenuhi syarat elektoral untuk maju dalam Pilkada DKI 2017. Dengan raihan enam kursi di DPRD DKI, PKB bergabung ke dalam koalisi Cikeas di saat-saat terakhir.

Sampai sejauh ini, PKB masih belum menentukan sikap dukungan kepada salah satu kandidat. “PKB akan menentukan sikap setelah ada ketetapan resmi dari KPU,” ungkap Daniel Johan, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB kepada Tirto melalui pesan pribadi (24/2/2017).

Pernyataan Daniel Johan juga selaras dengan Hasbiyallah Ilyas, ketua DPW PKB DKI Jakarta. “Setelah rekapitulasi suara KPU. Kami juga akan menentukan (pilihan) setelah berkomunikasi dengan ulama serta kiai di DKI dalam waktu dekat,” kata Hasbi, sapaan Hasbiyallah Ilyas, dalam koferensi pers di kantor DPW DKI Jakarta (23/2/2017).

Namun, wakil ketua DPW PKB DKI Jakarta Abdul Aziz dan Ketua DPC PKB Jakarta Barat H. Ruslan telah lebih dulu menyatakan akan mendukung Anies-Sandiaga. Pernyataan itu diucapkan di Posko Anies-Sandiaga, Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2017).

“Kader dan konstituen ingin kami mendukung Anies-Sandiaga,” kata Abdul Aziz, di Cicurug (22/2/2017).

Bahkan H. Ruslan mengklaim telah mendapat restu dari ulama dan warga nadhliyyin yang ada di DKI Jakarta. Restu itu, dalam klaim H. Ruslan, diperoleh setelah dia berkomunikasi dengan banyak ulama dan warga nahdliyin.

Sejumlah tokoh NU DKI Jakarta pun mendeklarasikan diri mendukung Anies-Sandiaga di putaran kedua. KH Munahar Muhtar, anggota Rais Suriah PWNU DKI Jakarta, menyatakan pada putaran kedua nanti PWNU DKI Jakarta akan mendukung pasangan Anies-Sandiaga.

“Insyaallah kami akan dukung Anies-Sandiaga,” kata KH Munahar Muhtar saat dihubungi secara pribadi oleh Tirto, Jumat (24/2/2017).

Dukungan tersebut, menurut Munahar, diambil setelah ia berbincang secara pribadi dengan Ketua Rais Suriyah PWNU DKI Jakarta KH Mahfudz Asirun. “Ana sudah bicara dengan Rais Suriah dan ketua. Beliau-beliau sudah kasih lampu hijau untuk Anies-Sandiaga,” katanya.

Tak hanya itu, pada Jumat 24 Februari juga berlangsung silaturahmi tertutup selama lebih kurang tiga jam antara Anies Baswedan dan ketua-ketua PCNU lima wilayah DKI Jakarta, di kediaman Anies Baswedan, Lebak Bulus Dalam II, Cilandak, Jakarta Selatan.

Hubungan NU-PKB

Dalam laman resmi PKB, PKB.or.id, tertulis berdirinya partai ini sebagai respon atas usulan nahdliyyin yang menginginkan adanya wadah aspirasi politik mereka setelah reformasi. Maka, pada 3 Juni 1998, hasil rapat harian Suriyah dan Tanfidziah PBNU memutuskan untuk membentuk Tim Lima khusus untuk membahas aspirasi tersebut. Hingga akhirnya pada 23 Juli 1998, PKB pun berdiri dengan dideklarasikan oleh KH Munasir, KH Ilyas Ruchyat, KH A Mustofa Bisri, dan KH A Muchith Muzadi.

Fakta tersebut merupakan wujud hubungan historis antara NU dan PKB. Itulah yang mendasari klaim PKB sebagai anak kandung sah NU.

Imam Aziz, salah satu Ketua PBNU, menganggap hubungan NU-PKB tidak menyalahi khittah. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa pembentukan PKB merupakan hasil kompromi paling baik antara PBNU dan nahdliyyin yang ingin membentuk partai.

“NU sebagai organisasi tetap pada jati dirinya sebagai organisasi keagamaan, biar urusan politik diurus PKB,” katanya saat dihubungi oleh Tirto (26/2/2017).

Dalam konteks PKB di DKI Jakarta, hubungan NU-PKB dapat terlihat dari kadernya yang juga merangkap pengurus PWNU DKI Jakarta. H. Mualif, salah satu anggota DPRD DKI dari Fraksi PKB, juga menjabat sekretaris PWNU DKI Jakarta. Sedangkan Abdul Aziz selain menjadi wakil ketua DPW DKI Jakarta juga merupakan ketua GP Ansor DKI Jakarta. Konstituen utama PKB di DKI Jakarta pun secara otomatis adalah nadhliyyin.

Pengurus PWNU DKI Jakarta sepakat untuk mendukung pasangan Agus-Sylvi. “Semua elemen pengurus PWNU DKI Jakarta sudah mutlak mendukung Agus-Sylvi,” kata KH Munahar Muhtar, anggota Rais Suriah PWNU DKI Jakarta, setelah acara silaturahmi dengan Agus Harimurti Yudhoyono, di kantor PWNU DKI Jakarta, Utan Kayu, Jakarta Timur (20/1/2017).

Kala itu, KH Munahar Muhtar berpendapat pilihan dukungan kepada Agus-Sylvi tidak lepas dari fatwa KH Mahfudz Asirun selaku ketua Rais Suriah PWNU DKI Jakarta, yang menyatakan umat islam wajib memilih pemimpin muslim. “Ini sesuai dengan fatwa ketua,” kata KH Munahar Muhtar.

NU dan Nahdliyin dalam Pusaran Politik

Namun, bukan berarti hubungan NU-PKB selalu harmonis. Pada pemilihan umum 2004 terdapat dua tokoh NU yang mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, yakni KH Sholahudin Wahid dan KH Hasyim Muzadi. Sholahudin Wahid atau yang akrab disebut Gus Sholah ini menjadi wakil dari Wiranto, sedangkan Hasyim Muzadi menjadi wakil Megawati Soekarno Putri.

Hasyim Muzadi telah mengumpulkan rekomendasi dari tingkat ranting NU dan 21 cabang NU untuk mendapatkan dukungan dari PKB. Namun, PKB justru melabuhkan dukungan ke Gus Sholah. Maka, terjadilah beda sikap antara NU dan PKB yang berimbas pada suara partai ini saat itu. Kedua tokoh NU itu pun gagal memenangkan pemilihan umum.

Menurut Imam Aziz, tradisi yang coba dibangun untuk memisahkan NU dari politik praktis menjadi buyar saat itu. “Seolah ada pembenaran bahwa NU bisa dan boleh bermain politik secara langsung,” katanya kepada Tirto (26/2/2017).

Imam menegaskan terdapat aturan yang jelas dalam AD/ART NU yang mengharuskan pengurus yang terlibat dalam politik secara langsung, baik sebagai calon maupun tim sukses, untuk mengundurkan diri. “(Mereka) dilarang menggunakan simbol dan fasilitas NU dalam kampanye,” katanya. Sedangkan saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden, Hasyim Muzadi tidak mengundurkan diri sebagai ketua PBNU.

Untuk itu, menurutnya, dalam Pilkada DKI tidak dibenarkan adanya pengurus NU secara formal yang mendeklarasikan diri mendukung salah satu calon. Terlebih menggunakan simbol NU dalam kampanye.

Sikap mengundurkan diri sebagai pengurus PBNU dilakukan oleh Nusron Wahid saat menjadi tim pemenangan Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI 2017. Meskipun, akibat pengunduran dirinya itu, Nusron sempat diisukan dipecat dari PBNU yang kemudian dibantah oleh KH Maruf Amin sebagai Rais Am PBNU.

”Tidak benar dia dipecat. Bahwa dia memang terkena aturan organisasi karena rangkap jabatan di partai politik itu memang benar,” kata KH Maruf Amin seperti dilansir dari NU online, Rabu (26/10/2016).

Peluang Menjadi Penyeimbang

PKB mengemban ideologi Ahlussunnah Wal Jamaah atau aswaja. Dalam prinsip aswaja dikenal prinsip tawasuth, tasamuh, tawazun, dan i’tidal. Seperti yang tertulis dalam buku Aswaja An-Nahdliyah: Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang Berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama terbitan Lembaga Ta’lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, empat prinsip tersebut merupakan dasar bagi ijtihad NU yang moderat.

Tawasuth diartikan sebagai sikap tengah-tengah dalam beragama. Tidak ekstrem kiri, tidak juga ekstrem kanan. Tasamuh diartikan sebagai sikap toleransi, yakni menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama asalkan tidak mengubah akidah. Tawazun berarti seimbang dalam mengunakan dalil aqli (akal) dan dalil naqli (teks Quran dan Sunnah). Sedangkan i’tidal dimaknai sebagai sikap teguh dan lurus dalam ajaran Islam dan keimanan kepada Allah SWT.

Berdasar pada empat prinsip tersebut maka ijtihad politik NU, menurut Imam Aziz, bertujuan untuk mengatur dan mengelola kemaslahatan rakyat dalam hal penegakan keadilan yang menyeluruh, menciptakan keamanan umum, dan meningkatkan kesejahteraan yang merata. Atau, menurutnya, ijtihad politik NU didasarkan pada tujuan membangun manusia dan kesepakatan bersama untuk mencapai cita-cita berbangsa.

Dalam konteks Indonesia, menurut Imam, NU bersama komponen bangsa lainnya menyepakati sebuah negara bangsa berbentuk republik dengan prinsip demokrasi modern. Dan, Indonesia dalam ijtihad NU telah seusai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pokok soal terakhir ini menjadi relevan dengan Pilkada DKI yang sarat dengan sentimen keagamaan. Ahok mendapatkan penolakan dari umat muslim karena dianggap menistakan agama terkait ucapannya mengenai surat al-Maidah ayat 51. Akibatnya, selain menjadi calon gubernur, Ahok juga harus menjalani sidang atas kasus penistaan agama. Juga fatwa dan kampanye-kampanye larangan memilih pemimpin non muslim pun terjadi, termasuk dari kiai NU di DKI Jakarta.

Dalam sesi doorstop dengan wartawan usai silaturahmi tertutup ketua PCNU lima wilayah DKI Jakarta dengan Anies-Baswedan (24/2/2017), Ketua PCNU Jakarta Utara KH Ali Mahfudz, mewakili empat ketua PCNU lainnya, menyatakan secara kultural pihaknya mendukung Anies-Sandiaga menjadi gubernur DKI Jakarta di putaran kedua. Alasannya, adalah masyarakat muslim di DKI Jakarta telah sepakat pada pemahaman bahwa surat al-Maidah 51 memerintahkan untuk memilih pemimpin muslim.

“Di akar rumput, umat Islam sudah sepakat bahwasannya al-Maidah 51 itu tidak perlu ditakwil (ditafsirkan substansinya) ke mana-mana. Ayat itu memang merupakan kalimat yang makrifat. Bicara soal kepemimpinan dan kekuasaan,” kata Ali di kediaman Anies Baswedan, Jumat (24/2/2017).

Bahkan, menanggapi adanya kasus penolakan menyalatkan jenazah pemilih penista agama di beberapa masjid di DKI Jakarta, KH Munahar Muhtar, anggota Rais Suriah PWNU DKI Jakarta, menyatakan setuju dengan hal itu. Menurutnya, seruan itu adalah untuk memberikan peringatan kepada umat muslim agar jangan membela dan memilih pemimpin kafir.

“Itu adalah peringatan bagi saudara-saudara kita (umat muslim) agar jangan membela pemimpin kafir. Karena, dampaknya buat pemilih dan umat sangat besar, khususnya di Jakarta.” Katanya saat dihubungi Tirto (26/2/2017).

Ia juga menuturkan, tasammuh dalam tradisi NU ada batasnya. Sedangkan, menurutnya, Al-Maidah 51 merupakan bagian dari hukum qathi (hukum yang jelas dan tidak memerlukan ijtihad ulang) yang tidak bisa diubah lagi.

Infografik Tahapan Pilgub Dki Putaran Kedua


Berbeda dengan kedua tokoh NU tersebut, Ketua PP Lakpesdam NU Rumadi Ahmad menyatakan bahwa Al-Maidah 51 bukanlah hukum qath'i, melainkan hukum asal yang juga membuahkan ijtihad NU terkait pemimpin dalam Muktamar ke-30 di Lirboyo.

“NU membolehkan memilih pemimpin non muslim dalam tiga keadaan. Pertama, tidak ada muslim yang mampu menjadi pemimpin. Kedua, pemimpin muslim yang ada dianggap berpeluang berkhianat. Ketiga, non muslim tersebut tidak berbahaya bagi umat Islam,” katanya dalam diskusi bertema "PKB: Ahok atau Anies", di Tebet, Jakarta Selatan, (24/2/2017).

“Dari kedua calon yang ada, mestinya dilihat siapa yang paling membahayakan bagi muslim, terutama paham keislaman yang dibawa NU. Dan itu hanya bisa diketahui dari track record keduanya,” lanjut Rumadi.

Tak lupa, Rumadi mengingatkan bahwamendukung salah satu calon berdasar sentimen keagamaan dapat membuat PKB dan NU tergelincir kepada konservativisme yang selama ini menjadi lawan ideologi keduanya.

Dalam konteks mempertahankan ideologi partai yang nasionalis religius yang berkomitmen menjaga kebhinekaan di Indonesia, peneliti SMRC Sirajuddin Abbas berpendapat lebih strategis jika PKB melabuhkan dukungan ke Ahok-Djarot. PKB, menurut Abbas, akan mampu menjadi penyeimbang dari politik keagamaan yang terjadi.

“Kalau masuk ke barisan pendukung Anies, PKB hanya akan jadi makmum. Kalau di Ahok, PKB bisa jadi imam,” katanya.

Senada dengan Sirajuddin, Robi Sugara dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berpendapat PKB adalah salah satu partai pengerat NKRI. “PKB memiliki faham kebangsaan yang bagus, terlalu sayang bila mesti digadaikan di Pilkada DKI ini,” katanya pada Tirto (25/2/2017).

Sampai saat ini, menurut wakil sektretaris jenderal PKB Daniel Johan, Muhaimin Iskandar masih melakukan komunikasi dengan banyak pihak dan belum membuat keputusan. Namun, dirinya yakin apapun keputusan dari PKB nantinya pasti baik untuk Jakarta dan Indonesia.

“(Keputusan PKB) yang terbaik untuk DKI dan Indonesia, karena implikasinya tidak hanya untuk DKI, tapi daerah lain di negeri ini,” katanya.

Baca juga artikel terkait PILKADA DKI JAKARTA 2017 atau tulisan menarik lainnya M. Ahsan Ridhoi
(tirto.id - Politik)

Reporter: M. Ahsan Ridhoi
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Zen RS
DarkLight