tirto.id - Wakil Ketua Umum DPP PKB Ida Fauziyah mengatakan partainya mendukung rencana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ida menuturkan, PKB siap memberikan bantuan sebagaimana komitmen partai pimpinan Muhaimin Iskandar mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019.
"Sejak awal PKB itu partai dukung Pak Jokowi, siap mendukung konsekuensi dengan pemindahan itu. Misalnya ada payung hukum yang harus dibahas dengan DPR kita akan memerintahkan pada anggota DPR kita untuk menyambut baik pemindahan itu," kata Ida saat ditemui di kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Ida mengingatkan, rencana pemindahan ibu kota sudah berlangsung lama, tepatnya sejak era Presiden Sukarno, tetapi baru dilakukan era Jokowi.
Dengan adanya pemindahan ibu kota tersebut, menurut Ida, setidaknya bisa ikut memeratakan pembangunan, terutama di daerah luar Jawa. Dengan kehadiran ibu kota, ketimpangan di Jawa dan non-pulau Jawa diharapkan bisa diminimalisasi.
Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan lokasi persis ibu kota baru Indonesia yang akan menggantikan Jakarta. Ibu kota baru itu akan terletak di dua kabupaten yang ada di Kalimantan Timur.
"Berdasarkan riset tiga tahun," kata Jokowi di Istana, Senin (26/8/2019) siang, "lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur."
Ada lima alasan kenapa dua tempat itu yang dipilih. Pertama, kata Jokowi, "risiko bencana minimal, baik banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor."
Kedua, "lokasi strategis, ada di tengah-tengah Indonesia." Secara geografis, jarak rata-rata Kalimantan Timur ke seluruh Provinsi di Indonesia memang cukup pendek, yakni 893 km--terpendek kedua di antara lima calon ibu kota lainnya, atau di bawah Kalimantan Tengah yang jarak rata-rata ke seluruh provinsinya sejauh 792 km.
Ketiga, kabupaten itu ada "di dekat perkotaan yang sudah berkembang: Balikpapan dan Samarinda." Keempat, kata Jokowi, "infrastruktur yang relatif lengkap." Dan terakhir di dua tempat itu "tersedia lahan yang sudah dikuasai pemerintah, seluas 180 ribu hektare."
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Alexander Haryanto
