tirto.id - Kontribusi Indonesia dalam upaya menangani konflik dan krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar, mendapatkan apresiasi dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Hal ini disampaikan dalam keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri, Kamis (28/9/2017).
"Sekjen PBB mengapresiasi kontribusi dan kerja sama Indonesia dengan PBB selama ini dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres di Markas Besar PBB, New York.
Dalam kesempatan itu, Menlu Retno Marsudi menjelaskan tentang diplomasi untuk bantuan kemanusiaan dalam kunjungannya ke Myanmar dan Bangladesh awal September lalu.
Selanjutnya, Menlu RI dan Sekjen BB bertukar pikiran mengenai pemecahan krisis kemanusiaan di Rakhine State. Menlu RI menyampaikan pentingnya dunia internasional membantu krisis pengungsi, baik di Rakhine State maupun di perbatasan.
"Penting sekali bagi dunia internasional untuk membantu penyelesaian masalah pengungsi," ujar Menlu Retno sebagaimana dikutip Antara.
Menlu RI selanjutnya juga menyampaikan perkembangan pembahasan isu Myanmar di ASEAN.
"Ketua ASEAN telah mengeluarkan Chairs Statement mengenai isu Rakhine State, dalam pertemuan informal akhir pekan lalu, yang menunjukan perhatian ASEAN kepada isu kemanusiaan di Rakhine State dan kesiapan ASEAN untuk menyalurkan bantuan," ucap Retno.
Dalam pertemuan dengan Sekjen PBB, Menlu RI juga menyampaikan perlunya upaya untuk menghentikan ketegangan antarmasyarakat yang cenderung meningkat karena hal itu memperlambat upaya distribusi bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia akan memanfaatkan jalur kepada para tokoh agama dan masyarakat agar membantu meredakan ketegangan.
Di akhir pertemuan, Menlu RI juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap reformasi PBB. Indonesia memandang reformasi ini mutlak diperlukan.
"Tantangan dunia telah semakin kompleks, memerlukan PBB yang lincah dan responsif sehingga Indonesia mengharapkan Sekjen PBB dapat memajukan upaya reformasi ini," kata Menlu RI.
Antonio Guterres menjabat sebagai Sekjen PBB sejak 1 Januari 2017. Sebelumnya, Antonio Guterres adalah Komisioner Tinggi UNHCR, yakni badan PBB yang mengurusi masalah pengungsi. Sekjen PBB yang juga mantan Perdana Menteri Portugal itu menggantikan Sekjen PBB sebelumnya, Ban Ki-Moon, yang berasal dari Korea Selatan.
Penulis: Yandri Daniel Damaledo
Editor: Yuliana Ratnasari
