Menuju konten utama

Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Ditargetkan 100 Persen Awal 2019

Pada tahun ini, Puan menargetkan pemerintah dapat menyalurkan BPNT kepada 10 juta keluarga.

Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Ditargetkan 100 Persen Awal 2019
Sejumlah warga mengambil bantuan pangan non tunai (BPNT) berupa beras dan gula pasir di E-Warong Sanjaya, Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (8/6). ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menekankan bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk memperluas penyaluran bantuan sosial berupa bahan pangan.

Salah satu langkah yang ditempuh ialah dengan melakukan transformasi program beras sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pada tahun ini, Puan menargetkan pemerintah dapat menyalurkan BPNT kepada 10 juta keluarga.

“Sekarang sudah memasuki perluasan tahap akhir. BPNT ini berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan,” klaim Puan saat membuka rapat tingkat menteri di kantornya, Jakarta pada Kamis (8/11/2018).

Lebih lanjut, Puan menyebutkan pemerintah akan menggenjot penyaluran bantuan sosial sebelum Survei Sosial Ekonomi Nasional pada Maret 2019. Itu berarti penyaluran BPNT diharapkan sudah bisa selesai, setidaknya sebelum Februari 2019. Tingkat realisasinya sendiri ditargetkan mencapai 100 persen.

Keinginan pemerintah untuk memperluas penyaluran BPNT ini pun seiring dengan total anggaran bantuan sosial yang digelontorkan. Pada 2018, anggaran untuk bantuan sosial tercatat sebesar Rp43,2 triliun, sedangkan pada tahun depan alokasi anggarannya naik menjadi Rp58,9 triliun.

Ditemui seusai menghadiri rapat tingkat menteri yang dipimpin Puan, Menteri Sosial Agus Gumiwang tidak menampik apabila masih ada kendala infrastruktur yang ditemui di lapangan. Adapun kendala infrastruktur itu memengaruhi penyaluran dalam hal ketersediaan e-warung serta akses memperoleh bantuan pangan di beberapa daerah yang sulit dijangkau.

“Namun secara kuantitas tidak begitu banyak, jadi pada daerah-daerah yang masih susah dijangkau itu akan ada fleksibilitas yang sudah kami persiapkan,” ucap Agus.

Saat disinggung mengenai angka persentasenya, Agus memperkirakan jumlah daerah yang masih membutuhkan fleksibilitas itu berada di kisaran 5-10 persen. Untuk pemetaan kawasannya sendiri, Agus mengatakan bahwa daerah-daerah terluar dan Papua merupakan yang termasuk di dalamnya.

Baca juga artikel terkait BANTUAN PANGAN NON TUNAI atau tulisan lainnya dari Damianus Andreas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Alexander Haryanto