Pengusaha Truk Tuntut Tarif Tol Trans Jawa Turun 20 Persen

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengeluhkan besarnya tarif yang dikenakan untuk angkutan golongan V (truk dengan lima gandar atau lebih) di ruas tol Trans Jawa. Mereka ingin tarif tol Trans Jawa untuk golongan V turun 20 persen.

Wakil Ketua Umum Aptrindo Nofrisel menyampaikan, penerapan tarif baru Trans Jawa itu berdampak signifikan terhadap pengeluaran harian pengusaha truk. Lantaran itu, saat ini banyak pengusaha justru menghindari jalan tol dan beralih ke jalur Pantura. Oleh sebab itu sebagian besar pengusaha truk meminta pemerintah meninjau ulang tarif tol Trans Jawa.

"Kami merasakan adanya implikasi cost yang naik di struktur cost kami. Manage-nya yang tidak bisa karena komponen tol cukup signifikan pengaruhnya terhadap struktur biaya kami," ujar Nofrisel usai pertemuan epara pengusaha logistik dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution di kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).

Ia menyebut, biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar tarif tol saat ini bisa mencapai Rp1 juta lebih per hari. Jumlah ini dua kali lipat lebih besar dari yang sebelumnya hanya di kisaran Rp500-600 ribuan. "Belum lagi biaya bensinnya," ucap Nofrisel.

Menurutnya, hal tersebut akan membuat usaha logistik terhambat dan ujung-ujungnya mengganggu ketersediaan suplai barang di beberapa daerah. Lantaran itu lah kata dia, pembangunan jalan tol akan menjadi sia-sia jika tidak diikuti ketersediaan barang.

Lantaran itu lah, ia berharap, jika peninjauan tarif itu dilakukan, pemerintah bisa menurunkan harganya sekitar 20 persen. "Cost kami berkontribusi 39 persen dari total logistik untuk darat. Jadi kalau bisa menurunkan tarif pengaruhnya besar sekali," imbuh dia.

Hari ini, pertemuan para pengusaha logistik dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution memang banyak diwarnai oleh keluhan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menunjang bisnis mereka. Tarif jalan tol serta kargo pesawat saat ini dinilai membuat ongkos yang harus mereka keluarkan terlalu besar.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto juga mengatakan, hal lain yang disampaikan dalam pertemuan itu adalah soal banyaknya badan usaha milik negara (BUMN) yang bermain di jasa logistik.

Para pengusaha logistik karena itu menyampaikan sejumlah masukan masukan terkait masalah di bidang logistik yang belum diselesaikan pemerintah.

Misalnya, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang masih belum berjalan optimalisasi serta masalah-masalah di bidang supply chain. "Apa apa yang belum dijalankan dan masih menjadi masalah gitu. Masing masing asosiasi diminta memberikan masukan," ucapnya.

Baca juga artikel terkait TOL TRANS JAWA atau tulisan lainnya dari Hendra Friana