Menuju konten utama

Penambahan Daya Listrik oleh PLN Perlu Persiapan Matang

Kagatrik UI menyatakan pemerintah harus mampu memberlakukan program itu secara merata, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

Penambahan Daya Listrik oleh PLN Perlu Persiapan Matang
Sejumlah teknisi mengerjakan pemasangan jaringan listrik PLN di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (16/12). ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah.

tirto.id - PT PLN (Persero) bakal menambah daya listrik secara gratis kepada masyarakat sebagai tindak lanjut dari program rencana penyederhanaan golongan listrik bagi pelanggan rumah tangga. Meski sempat menimbulkan pro kontra, namun PLN dan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim akan merealisasikan program tersebut sesuai dengan kehendak masyarakat.

Keluarga Alumni Tenaga Listrik Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia (Kagatrik UI) menilai inisiatif tersebut merupakan terobosan yang baik. Namun, pemerintah harus mampu memberlakukan program itu secara merata, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

“Tingkat mutu pelayanan jaringan setempat tidak boleh berkurang,” demikian rekomendasi dari Seminar Nasional IV Ketenagalistrikan yang diselenggarakan Kagatrik UI, Iluni UI, dan EPES UI di Depok pada 5 Desember 2017 lalu.

Lebih lanjut, Kagatrik UI menyarankan agar penambahan daya dilakukan pada jaringan distribusi 20 kV/380 V yang telah siap secara teknis. Dengan demikian, kemampuan trafo distribusi, sistem proteksi, penghantar, dan jaringan transmisi dapat lebih mendukung. Selain itu, perlu juga adanya perhitungan terhadap untung rugi antara investasi dengan pendapatan penjualan PLN.

“Konsumen pemilik instalasi rumah pun perlu mempertimbangkan kebutuhan daya sebenarnya, kelayakan teknis instalasi, serta kemampuan ekonomi sebelum memohon penambahan daya gratis,” kata Kagatrik UI melalui keterangan tertulis yang diterima Tirto, Selasa (19/12/2017).

Tak hanya itu, Kagatrik UI turut menyinggung upaya pemerintah yang memberikan subsidi listrik pada daya 450 VA dan 900 VA bagi pelanggan tidak mampu. Menurut mereka, langkah yang baik itu harus diiringi dengan kerangka tarif yang terjangkau dan berkeadilan, serta membutuhkan verifikasi faktual sehingga tidak salah sasaran.

“PLN juga harus tetap melakukan efisiensi, yakni di sisi operasi dan pemeliharaan, jaringan transmisi dan distribusi, terutama di sisi energi primer,” kata mereka.

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir sendiri telah memastikan masyarakat tidak akan terbebani apabila rencana itu terlaksana. Menurut Sofyan, wacana penyederhanaan golongan listrik muncul agar masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan jika ingin mengubah daya selama masih di kisaran 1.300-4.400 VA.

“Tarif tidak kita diskusikan karena enggak ada kenaikan. Abonemen juga ikut atas bawah,” ucap Sofyan saat jumpa pers di Hotel Grand Hyatt, Jakarta pada 16 November lalu.

Selain membebaskan kenaikan daya listrik masyarakat dari urusan pembiayaan, Sofyan pun menekankan bahwa rencana ini akan bersifat opsional dan tanpa adanya unsur pemaksaan. “Kalau ada yang mau tetap (memiliki daya listrik) 1.300 VA, enggak ada masalah,” ungkap Sofyan.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengingatkan agar PLN dan pemerintah melakukan pengkajian secara matang agar tidak salah langkah. Fabby berpendapat perlu adanya aspek penghematan energi agar jumlah listrik yang ada bisa tetap dimanfaatkan secara produktif.

Baca juga artikel terkait PLN atau tulisan lainnya dari Damianus Andreas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Alexander Haryanto