tirto.id - Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Hery Dosinaen mengatakan setuju bila bekas Panglima Laskar Jihad dan pendiri Pondok Pesantren Ihya’as Sunnah di kabupaten Keerom, Jafar Umar Thalib (JUT) beserta pengikutnya dikeluarkan dari Bumi Cenderawasih.
Seperti dilansir Jubi.com, Hery mengatakan keresahan masyarakat Papua bukannya tanpa alasan, mengingat rekam jejak JUT dan laskarnya diketahui pernah terlibat dalam konflik SARA di Ambon, Maluku, 20 tahun silam.
“Pada prinsipnya pemerintah Papua mendukung apa yang disampaikan masyarakat. Artinya kami sudah bulat tolak JUT dan pengikutnya,” kata Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen saat menerima aksi damai ribuan masyarakat Papua yang tergabung dalam Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Persekutuan Gereja Gereja di Tanah Papua (PGGP), serta sejumlah organisasi mahasiswa, di Jayapura, Senin (4/3/2019).
Hery juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua agar tidak terprovokasi dengan kasus perusakan rumah milik warga, di Koya Barat yang diduga dilakukan oleh kelompok JUT beberapa waktu lalu.
“Jangan terprovokasi dengan masalah ini, biarlah masalah ini ditangani oleh pihak yang berwajib sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
“Yang jelas, Papua ini tanah damai. Kita harus tetap bersatu dan menjaga toleransi, menjaga keragaman dan keharmonisan, jangan sampai ada pihak lain yang ingin memprovokasi keadaan, ataupun melakukan hal – hal ini menjadi tidak nyaman,” sambungnya.
Di tempat yang sama, Ketua FKUB Provinsi Papua, Pdt. Lipiyus Biniluk menekankan bahwa agama tidak pernah mengajarkan untuk membunuh.
Oleh karena itu, menurutnya, Jafar Umar Thalib beserta pengikutnya harus pergi dari tanah Papua.
“Tidak ada agama yang mengajarkan membunuh. Intinya, JUT dan para pengikutnya harus angkat kaki dari Papua,” kata Biniluk.
Sementara Ketua KNPI Papua Alberto Wanimbo meminta Bupati Keerom, Muhammad Markum agar diturunkan dari jabatannya.
Hal ini karena Bupati dinilai tidak tegas terhadap keberadaan JUT yang terus mengembangkan paham radikalisme di wilayah itu.
“Kami tidak mau ada kekerasan terjadi di Papua. Kami minta Presiden, Gubernur, Polda Papua harus pulangkan JUT dan pengikutnya. Kami tidak mau kejadian di Iran, Siria juga terjadi di tanah ini. Kami tidak mau ada konflik horisontal terjadi di antara masyarakat Papua,” kata Wanimbo.
