Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta telah memasang 100 unit kamera CCTV baru di sejumlah fasilitas umum dan titik-titik rawan bencana kebakaran dan banjir.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Jakarta, Budi Awaluddin, dalam acara bertajuk “Jakarta Kini Lebih Dekat” yang digelar di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).
“100 CCTV ini kita pasang di taman dan juga beberapa tempat di masyarakat, seperti di tempat-tempat rawan bencana, seperti kebakaran. Ada juga yang di sekitar daerah banjir,” ujar Budi kepada para wartawan, Rabu.
Budi mengatakan bahwa pengadaan kamera CCTV tersebut didanai melalui program corporate social responsibility (CSR) sejumlah perusahaan swasta.
"Saat ini, CCTV yang 100 ini adalah CSR. CSR dari perusahaan-perusahaan yang mau menyumbangkan," katanya.
Budi menjelaskan bahwa kamera-kamera CCTV tersebut telah terintegrasi dalam sistem pusat pemantauan atau dashboard milik Pemprov Jakarta. Petugas akan terus memantau rekaman secara real-time sehingga dapat segera merespons jika terjadi bencana atau insiden keamanan, seperti tawuran.
“CCTV tersebut terintegrasi di dalam dashboard kami dan di situ ada yang memantau,” jelas Budi.
Terkait rencana penambahan unit kamera CCTV di titik-titik lainnya, Budi menyebut Pemprov Jakarta masih melakukan kajian dan inventarisasi kebutuhan, baik dari organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Satpol PP, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Perhubungan, maupun dari kepolisian dan masyarakat di tingkat RT/RW.
“Kalaupun memang hasil kajiannya selanjutnya kita perlu mengadakan lagi CCTV, maka tentu juga akan disesuaikan dengan kebutuhan dana yang ada di Pemprov DKI Jakarta,” imbuhnya.
Budi juga menambahkan bahwa kamera CCTV ini ke depannya akan dapat diakses secara terbatas oleh masyarakat melalui dashboard yang disediakan di kantor kelurahan. Melalui fasilitas ini, masyarakat melalui unsur Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) bisa turut melihat rekaman CCTV.
Budi menyebut bahwa jika ada tindak kejahatan di ruang publik, masyarakat bisa melapor ke pihak kepolisian dan meminta bantuan untuk meninjau rekaman CCTV sebagai bahan penyelidikan.
“Tentu lapor kepolisian dan nanti bisa lihat di mana tempatnya, lokasinya, dan jika terpantau itu bisa kami berikan [rekamannya],” kata Budi.
Sebelumnya, Gubernur DKJ, Pramono Anung, menyebut bahwa Pemprov Jakarta akan melibatkan pihak swasta untuk melaksanakan program pemasangan kamera CCTV di tiap RT dan RW di Jakarta.
Pramono menyebut bahwa pihak swasta tidak akan memasang kamera CCTV di seluruh RT dan RW. Sebab, menurutnya, kamera CCTV saat ini sudah terpasang di beberapa wilayah di Jakarta.
“Ternyata CCTV itu tidak perlu dipasang seperti yang dulu saya bayangkan karena di Jakarta ini sudah ada dan kami akan membuka kesempatan kepada para pelaku [swasta] di dunia CCTV ini untuk berpartisipasi,” ujar Pramono kepada para wartawan di Balai Kota Jakarta, Rabu (7/5/2025) lalu.
Dengan keterlibatan pihak swasta, Pramono menyebut, biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan kamera CCTV dapat dipangkas sehingga menjadi lebih murah dan efektif.
“Dengan demikian, cost-nya akan jauh lebih murah dan lebih efektif karena mereka sudah memiliki peralatan dan juga CCTV di semua titik yang [belum terpasang kamera CCTV] tinggal ditambahkan,” ucapnya.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
