tirto.id - Kepala Dinas Kesehatan Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Ani Ruspitawati, menyebut Pemprov Jakarta akan segera meluncurkan aplikasi layanan konsultasi daring dengan psikolog secara gratis.
“Jadi akan disediakan satu platform, di mana masyarakat bisa mendapatkan bantuan untuk konsultasi dengan psikolog,” ujar Ani di Puskesmas Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025).
Ani menyebutkan, aplikasi ini ditujukan bagi masyarakat yang enggan datang langsung ke Puskesmas atau belum mengerti cara berkonsultasi dengan psikolog.
“Karena kan kadang-kadang orang stres itu butuh penanganan langsung. Mungkin dia malas untuk datang ke Puskesmas atau mungkin belum ngerti bahwa di Puskesmas ada psikolog gitu ya,” kata Ani.
Nantinya, aplikasi tersebut bukan hanya menyediakan layanan konsultasi, melainkan juga layanan ambulans bagi pasien dengan tingkatan gawat darurat.
“Kalau dia kita kategorikan kegawatdaruratan psikiatri, ada ambulance yang akan membantu mengevakuasi, bisa dikirim langsung,” terang Ani.
Tidak hanya itu, Ani menambahkan, aplikasi ini juga nantinya akan terhubung dengan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Jakarta, seperti Damkar, BPBD, hingga Satpol PP.
“Kita udah bangun sebagai sebuah jejaring, berjejaring juga dengan layanan ambulance, untuk memberikan bantuan, dan nantinya ke depan kita juga akan kerjasama dengan SKPD lain ya, Damkar, BPBD, Satpol PP, kalau-kalau dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu,” tambahnya.
Selain menghadirkan layanan psikolog secara daring, Ani menyebut Pemprov Jakarta juga akan menghadirkan layanan tersebut secara luring di berbagai Puskesmas di tiap kecamatan.
Meskipun saat ini layanan psikolog sudah tersedia di beberapa Puskesmas, Ani menyebut pada tahun ini jumlah layanannya akan meningkat menjadi tersedia di seluruh Puskesmas di Jakarta.
“Untuk [layanan] psikolog dari 44 puskesmas sampai dengan saat ini kita punya 28 puskesmas yang ada psikolognya. Lalu tahun 2025 ini seluruh puskesmas sudah menganggarkan psikolog, Pak. Sehingga di tahun 2025 ini 44 puskesmas di tingkat kecamatan akan menyediakan layanan psikolog,” ucap Ani.
Ani menyebut, layanan ini akan diutamakan bagi warga dengan KTP Jakarta. Meski begitu, ia menyebut layanan akan tetap terbuka bagi warga dari daerah manapun, bahkan dari luar Jakarta sekalipun.
“Sebetulnya kami memprioritaskan untuk warga DKI, tapi tentunya kalau ada yang masuk dan bukan warga DKI dan butuh bantuan, pasti kita kan tidak akan menolak,” tutupnya.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Andrian Pratama Taher
