tirto.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkaji usulan pembongkaran jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria merespons pernyataan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah anggota Komisi III DPR.
Pemrov DKI Jakarta juga akan berkoordinasi dengan Korlantas Polri, Dinas Bina Marga, dan sejumlah pihak lainnya soal usulan pembongkaran jalur sepeda permanen. Pasalnya, kata Riza, jalur sepeda dibuat berdasarkan kajian bersama dengan pihak-pihak tersebut.
"Saya kira apa yang disampaikan Pak Kapolri betul, jadi sebelum kami memutuskan, kami juga perlu studi juga, perlu mendengarkan pendapat para pakar lainnya, perlu membuat kajian dan studi lainnya," kata Riza di Gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (16/6/2021) malam.
"Tidak pernah berdiri sendiri semua kebijakannya yang diambil Pak Gubernur, Pak Anies, itu pasti mendengarkan semua pihak, memperhatikan regulasi dan UU," tambahnya.
Ketua DPD Jakarta Partai Gerindra itu menjelaskan jalur sepeda permanen dibuat dalam rangka memberikan kesempatan bagi pesepeda agar memiliki lintasannya sendiri sehingga tidak terganggu oleh moda transportasi lain.
"Karena itu dibatasi dan diatur. Kami berhadap sepeda ini ke depannya tidak hanya menjadi alat olahraga dan rekreasi, tetapi alat transportasi," ucapnya.
Riza menegaskan Pemprov DKI Jakarta membuat regulasi tidak hanya untuk kepentingan sekelompok orang saja, tetapi untuk seluruh warga.
"Ada pedestarian, trotoar bagi pengguna jalan, buat bus way, ada kendaraan pribadi, ada untuk kepentingan sepeda, motor dan sebagainya. Semua ada pengaturannya," terangnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Gilang Ramadhan
