Menuju konten utama

Pemprov DKI Jakarta Berencana Buka Lowongan Non-PNS

Pemprov DKI Jakarta membutuhkan pegawai non-PNS untuk mengisi sejumlah lowongan di berbagai satuan kerja.

Pemprov DKI Jakarta Berencana Buka Lowongan Non-PNS
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta. Antara foto/Rivan Awal Lingga.

tirto.id -

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berencana membuka lowongan petugas non-Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Agus Suwardika menyampaikan, rencana ini mengemuka karena Pemprov DKI Jakarta membutuhkan pegawai namun terbentur aturan moratorium pengangkatan CPNS dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Strategi daruratnya kita tetap lakukan pengadaan (pegawai) tetapi namanya bukan pegawai, tetapi petugas non-PNS. Tadi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur (Djarot juga silakan dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu APBD, tidak lebih 30 persen dari belanja pegawai," tutur Agus di DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (29/9/2017).
Agus menjelaskan, jumlah kebutuhan CPNS di DKI Jakarta dari 2017 hingga 2020 mencapai 110.440 pegawai. Namun, kata dia, ada selisih 50.405 pegawai di DKI Jakarta. Hal itu sengaja dilakukan oleh Pemprov untuk menghemat anggaran belanja langsung yang digunakan untuk menggaji pegawai.
"Kita nggak akan gunakan ini (110.440 pegawai) maksimal lah. Karena ini akan membebani anggaran yang ada. Kita tetap mau patok 70 ribu, misalnya. Yang pensiun-pensiun ini yang mau kita isi," tutur dia.
Lantaran hal tersebut, dalam rapat komisi A bersama BKD, di Gedung DPRD siang tadi, Sekretaris komisi A, Syarif, mengatakan bahwa DKI Jakarta mengalami krisis pegawai negeri sipil. "Sudah lima tahun tidak ada yang diangkat atau formasi baru sementara pensiun banyak," kata Syarif.
Padahal, kata Syarif, BKD juga telah merilis angka pensiun PNS dari 2011 sampai 2018 mencapai dengan angka 42 ribu orang.
Posisi PNS yang paling banyak kosong ada di formasi guru. Selain itu, menurutnya, ada juga di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya seperti Satpol PP, dan Dinas Tata Air. "Paling banyak kurang itu sektor pendidikan, sampai 32 ribu guru," ucap dia.

Baca juga artikel terkait LOWONGAN NON-PNS atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Agung DH