tirto.id - Pemprov DKI Jakarta akan melakukan uji coba penataan jaringan kabel utilitas dengan sistem ducting di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pembangunan ducting akan dimulai bersamaan dengan pembangunan trotoar mulai tanggal 8 Oktober nanti.
Penataan tersebut ditargetkan selesai sebelum Asian Games 2018 dihelat di Jakarta. "Rencananya coba di jalan arteri dulu, coba betul Sudirman-Thamrin 7,5 km, semuanya tanam. Karena trotoar diperlebar 8-11 meter dan satu jalur sepeda," kata Djarot di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2017).
Selama ini, ungkap Djarot, pemasangan utilitas jalan di Jakarta kerap merusak fasilitas jalan. Oleh sebab itu, pembangunan ducting atau yang juga dikenal dengan manhole utilitas menjadi pilihan terbaik.
"Jalan trotoar yang sudah mulus dilubangin lagi, gali lagi, dan izin tetap diberikan. Ini bukan hanya pemandangan bagus untuk satu kota, tapi kesemrawutan dan kemacetan di Jakarta," ujarnya.
Kepala Dinas Bina Marga Yusmada Faizal menjelaskan pembangunan ducting nantinya akan dipasangi boks beton yang terdiri dari dua bagian. Hal ini agar memudahkan memasang boks tersebut ke dalam tanah.
Ducting juga akan dibangun setiap 25-30 meter dan dikedalaman dua meter dengan lebar satu setengah meter. "Tujuannya agar bisa ngebor. Penanaman kabel tersebut dengan bor dan bertemu dengan lobang berikutnya," kata Yusmada.
Dari tahun 2016 hingga saat ini, kata Yusmada, telah ada 800 boks beton siap pakai. Jumlah tersebut muncul bersamaan dengan dibangunnya sejumlah trotoar baru di Jakarta. "Jadi kita membangun trotoar langsung dengan boksnya," kata dia.
Menurut Yusmada, pembangunan satu boks sepanjang 20 meter membutuhkan anggaran sebesar Rp 24 juta. "Jadi kira-kira satu meter satu juta," ujarnya. Jika Pembangunan tersebut hanya mengandalkan dana APBD, lanjutnya, maka untuk membangun 50 kilometer ducting dibutuhkan waktu selama 50 tahun.
"Oleh sebab itu diundang berbagai instansi siapa tahu ada yang mau menjadi investor," tambahnya.
Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 167 Tahun 2012 tentang Ruang Bawah Tanah, kata Yusmada, penempatan kabel utilitas hanya dilakukan sementara. Sehingga, ketika jalan tersebut dibongkar para pemilik kabel utilitas siap pindah dengan biaya mereka sendiri.
"Akhirnya kordinasinya susah dilapangan. Untuk memutus mata rantai itu diputuskan pemerintah membangun boks ducting," tandasnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
