Pemilu Serentak 2019 Diharapkan Tidak Lupa pada Isu-isu Lokal

tirto.id - Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) berharap dua kubu yang berkontestasi dalam Pemilihan presiden (Pilpres) tidak melupakan adanya pemilu legislatif 2019.

Direktur Puskapol UI Aditya Perdana menyatakan, isu-isu di daerah tidak semestinya tertutup dengan isu nasional.

"Perlu adanya penguatan organisasi antar pusat dan daerah dalam konteks pengelolaan isu-isu kampanye. Isu-isu lokal harus diangkat sesuai konteks," kata Aditya di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (2/3/2019).

Menurut Aditya, isu ekor jas yang diharapkan muncul selama Pilpres 2019 jadi tidak berhasil.

Berdasarkan beberapa hasil survei, pihak yang mendapat keuntungan memang hanya parpol pengusung pasangan calon (paslon) yang utama, misalnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Hal ini, kata dia, akan menimbulkan dua situasi, pertama caleg lebih mengutamakan dirinya, kedua isu daerah yang penting menjadi tidak diangkat.

Karena, lanjut Aditya, untuk memenangkan caleg, para parpol tersebut tidak bisa menggunakan isu nasional. Sedangkan untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf harus lebih mengangkat isu nasional.

"Ini efek pemilu serentak. Tapi kebutuhan masing-masing daerah harus diangkat dan tidak didominasi isu nasional saja,' tegasnya lagi.

Salah satu isu yang kerap dimunculkan jelang Pilpres 2019 adalah tentang isu politik identitas.

Menurut Wakil Direktur Puskapol UI Hurriyah, munculnya isu politik identitas di Pilpres 2019 semakin memanas dengan kehadiran buzzer kubu Jokowi dan Prabowo di media sosial.

Meski kedua kubu sama-sama membantah memakai isu politik identitas, Hurriyah mengatakan, kedua kubu justru berperan dalam menciptakan politik identitas. Apalagi ditambah dengan kehadiran buzzer yang saling serang sehingga membuat isu identitas semakin ramai.

"Fenomena industri konsultan politik, influencer, buzzer, dalam kampanye digital paslon. Selain berperan penting dalam menentukan produksi isu dan amplifikasi konten kampanye di platform digital, peran mereka juga turut memperburuk polarisasi politik dan polarisasi isu-isu identitas," kata Hurriah di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (2/3/2019).