tirto.id - Menteri Kesehatan Terawan Putranto sudah mempersiapkan anggaran sebesar Rp17 triliun untuk pengadaan vaksin COVID-19 di 2021. Sementara itu, di tahun ini pemerintah sudah menganggarkan sebesar Rp637 miliar untuk membayar 3 juta dosis vaksin dari Sinovac.
"Untuk program 2021 dianggarkan melalui anggaran tambahan sebesar Rp17 triliun," kata dia dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (10/12/2020).
Pemerintah akan memberikan tiga juta dosis vaksin Covid-19 yang telah disediakan Badan Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN) Kementerian Keuangan kepada tenaga kesehatan. Hingga 6 Desember 2020, Indonesia baru menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 yang tiba pada akhir pekan lalu. Sebanyak 1,8 juta dosis vaksin akan tiba pada tahap berikutnya.
Dalam program imunisasi, di tahap awal Terawan menjelaskan vaksin akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan jumlah vaksin baik yang didatangkan secara jadi dan yang diproduksi di Indonesia. Ia merinci aka ada 107 juta orang dengan rentang usia 18-59 tahun yang akan divaksin.
Jika setiap orang membutuhkan dua dosis vaksin, maka total kebutuhan vaksin COVID-19 sebanyak 246 juta dosis.
"Kebutuhan vaksin 246 juta perhitungan kebutuhan," kata dia.
Dari total 246 juta vaksin yang akan datang sampai akhir 2021, 30 persen yang masuk dalam program imunisasi gratis oleh pemerintah akan didahulukan. Calon penerimanya yaitu tenaga kesehatan, pelayan publik seperti TNI/Polri, Satpol PP dan peserta BPJS PBI yang masuk katagori masyarakat rentan [miskin].
Sementara sisanya 70 persen alias 75 juta orang harus mendaftar secara mandiri. Baik dibiayai pelaku ekonomi [pengusaha/tempat kerja] maupun beli sendiri.
Sebagai informasi, realisasi anggaran yang saat ini sudah diketok jauh dari angka yang diusulkan Biofarma pada awal Oktober lalu.
PT Biofarma (Persero) mengajukan anggaran pembiayaan sebesar Rp45,5 triliun untuk pembelian 260 juta vaksin dari Sinovac. Nilai tersebut terdapat dalam bahan paparan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara virtual pada Senin (12/10/2020).
Dalam bahan paparan tersebut, Airlangga menjelaskan, uang muka yang diperlukan untuk tahap awal pembelian yaitu sekitar Rp3,6 triliun pada Oktober 2020. Sementara, total uang muka yang harus disiapkan sampai 2022 mendatang sebesar Rp24,21 triliun.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Restu Diantina Putri
