Menuju konten utama

Pemerintah Pusat Matangkan Kebijakan Guna Perkuat Ekonomi Daerah

Wamendagri Bima Arya memastikan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak ke daerah, termasuk terkait sektor keuangan, terus dievaluasi dan dimatangkan.

Pemerintah Pusat Matangkan Kebijakan Guna Perkuat Ekonomi Daerah
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (Kaltimtara) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Platinum, Kota Balikpapan, Kamis (3/9/2026). (FOTO/dok. Kemendagri)
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan pemerintah pusat terus mengevaluasi dan mematangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada daerah, agar implementasinya makin tepat. Hal ini sekaligus untuk memperkuat perekonomian daerah.

"Pemerintah pada intinya, kalau kita amati ya, ini berusaha melakukan dua hal. Yang pertama, mengevaluasi tata kelola pemerintahan, termasuk keuangan negara dan keuangan daerah, agar lebih efektif dan efisien," kata Bima dalam Focus Group Discussion (FGD) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (Kaltimtara) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Platinum, Kota Balikpapan, Kamis (3/9/2026).

Menurut Bima, untuk keperluan evaluasi tersebut, Kemendagri menyampaikan masukan sesuai hasil pemetaan kondisi daerah kepada sejumlah kementerian terkait. Tujuannya untuk memastikan kebijakan bisa dijalankan secara tepat dengan memperhitungkan dampaknya terhadap daerah.

"Tugas Kemendagri adalah memberikan masukan kepada kementerian terkait dan Kementerian Keuangan atas dampak-dampak tadi," jelasnya.

Sebagai contoh, lanjut Bima, hal itu dilakukan pada kebijakan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang memiliki sejumlah konsekuensi bagi daerah. Kemendagri memetakan kapasitas setiap daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar maupun kewajiban belanja.

Bima menambahkan, pola yang sama diterapkan pada sejumlah kebijakan lainnya. Dengan begitu, hasil analisis terhadap kondisi di lapangan bisa menjadi masukan bagi pemerintah pusat untuk menyempurnakan kebijakan.

Di sisi lain, ia menyarankan setiap potensi dampak kebijakan diukur berdasarkan simulasi berbasis data. Hal ini agar pemerintah mendapatkan gambaran konkret saat merumuskan kebijakan dan mengantisipasi dampaknya terhadap daerah.

Turut hadir dalam FGD tersebut Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Direktur Utama PT BPD Kaltimtara Romy Wijayanto, Direktur Kredit PT BPD Kaltimtara Viky Pujo Rahmanto, serta sejumlah pihak terkait lainnya.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis