Pemerintah Luncurkan Transisi Energi G20 demi Perkuat Sistem Energi

Luhut menekankan aksi transisi energi harus dilakukan secara berkeadilan serta berdampak negatif pada sosial-ekonomi masyarakat.

Reporter: Selfie Miftahul Jannah

Terbit 10 Feb 2022 14:47 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan capaian kinerja 2019 dan program 2020 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (9/1/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

tirto.id - Pemerintah resmi meluncurkan Transisi Energi G20. Dalam forum tersebut Indonesia akan mendorong negara maju dan berkembang pada keanggotaan G20 untuk mempercepat proses transisi energi serta mendukung sistem energi global yang berkelanjutan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjelaskan Transisi Energi G20 diluncurkan sebagai bagian Presidensi G20 Indonesia yang dimulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 pada November 2022. Presidensi ini menjadi sangat penting bagi Indonesia sebagai warga global yang mempunyai peran penting mendukung energi bersih dan iklim dunia.

"Transisi Energi G20 diharapkan akan menghasilkan hasil persidangan G20 yang lebih konkrit guna memperkuat sistem energi global yang berkelanjutan, serta transisi energi yang berkeadilan dalam konteks pemulihan berkelanjutan," jelas Arifin dalam konfereni pers virtual, Kamis (10/2/2022).

Adapun dalam forum tersebut Indonesia akan fokus pada tiga isu prioritas, yaitu akses, teknologi, dan pendanaan.

"Dengan urgensi tiga isu ini diharapkan dapat mencapai kesepakatan global dalam mengakselerasi transisi energi," terang Arifin.

Melalui forum ini pula, Indonesia akan bisa menghimpun komitmen global yang lebih kuat dalam rangka mencapai target global pada akses energi yang ditargetkan agenda 2030 sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mewakili Presiden RI menekankan aksi transisi energi harus dilakukan secara berkeadilan serta berdampak negatif pada sosial-ekonomi masyarakat.

Menurut Luhut perubahan paradigma pasti akan berdampak pada perubahan pekerjaan, skenario pembangunan, orientasi bisnis, dan lainnya.

"Jadi, kita ingin yang berkeadilan, yang bebannya berat harus dibantu, yang sudah siap silahkan jalan sendiri selagi membantu yang belum mampu. Ini harus didukung penuh oleh kerja sama global yang kuat. Ini yang akan kita bangun di G20 Indonesia. Inilah yang kita maksud dengan global deal," kata Luhut.