tirto.id - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengusulkan agar Tunjangan Hari Raya (THR) para pegawai kantoran bisa diberikan lebih awal. Dengan pencairan THR lebih cepat, masyarakat bisa lebih leluasa dalam membeli tiket transportasi maupun merencanakan perjalanannya.
“Untuk Kementerian Ketenagakerjaan, kami harap memberi THR H-7, jangan H-2. Nanti orang tidak pulang-pulang,” kata Budi Karya saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2018 di kantornya, Jakarta pada Jumat (13/4/2018).
Kementerian Ketenagakerjaan mengungkap bahwa mereka telah melayangkan surat kepada para pengusaha terkait yang meminta mereka agar dapat memberikan THR kepada pegawai paling lambat seminggu sebelum Hari Raya Lebaran.
Selain mendorong supaya THR bisa cair lebih awal, Menhub juga meminta adanya tambahan libur bagi anak sekolah dan pegawai negeri sipil (PNS).
“Kalau itu berhasil (dikabulkan), kita kerjanya bisa lebih enak,” ucap Budi Karya.
Menurut rencana, Hari Raya Idul Fitri bakal dirayakan pada 15-16 Juni 2018. Pemerintah pun telah menetapkan cuti bersama pada 13-14 Juni 2018 dan 18-19 Juni 2018. Adapun permohonan libur tambahan yang saat ini tengah dimintakan ialah pada 11-12 Juni 2018.
“Sedang diupayakan untuk libur tambahan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Akan ditetapkan dalam keputusan pada Senin nanti,” ucap Budi Karya.
“Apabila ada tambahan libur, berarti kita dapat masa angkutan Lebaran yang lebih panjang,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Hery Sudarmanto menyebutkan pemerintah juga harus mempertimbangkan jumlah tenaga kerja yang mencapai jutaan. Hery mengindikasikan bahwa penambahan libur itu memang bisa membuat masyarakat jadi punya lebih banyak waktu untuk merencanakan perjalanan.
“Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau padat, mereka akan berebut pulang. Sedangkan kalau tenggangnya lama, orang bisa cari waktu kapan baliknya,” ungkap Hery.
Guna mencari solusi untuk mengurai kepadatan lalu lintas itu, rencananya bakal diadakan rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Senin (16/4/2018) depan. Kendati demikian, Hery enggan memastikan rencana tersebut karena pemerintah juga masih harus menimbang dampak yang bisa timbul.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Ibnu Azis
