tirto.id - Pangsa pasar (market share) keuangan syariah masih kecil dibandingkan perbankan konvensional. Masalah ini menjadi perhatian dari pemerintah.
Atas kondisi tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang Brodjonegoro berharap semua pihak dapat bekerjasama sehingga market share perbankan syariah naik dari angka 5 persen pada tahun lalu menjadi 6 persen pada tahun ini.
"Ini tidak bisa hanya menjadi tugas dari pemerintah atau otoritas terkait, tapi menjadi tugas semuanya. Pertama karena inklusi keuangan umum termasuk syariah adalah mekanisme yang baik untuk membantu mengurangi kemiskinan dan mengatasi berbagai isu pembangunan yang lainnya," ujar Bambang di JS Luwansa Jakarta pada Senin (14/5/2018).
Bambang mengungkapkan, cara agar bank syariah berkembang menjadi skala besar adalah tidak diatur oleh pemerintah, melainkan tergantung inovasi dari setiap perbankan.
"Bisa merupakan merger, bisa bank bentuk baru atau investasi dari luar. Yang penting kita jangan terjebak pada bank syariah yang kecil-kecil, tapi ada satu atau dua bank syariah skala besar yang setara dengan bank," kata dia.
Hanya saja ia menyebutkan kunci perbankan syariah dapat besar adalah pertama, adanya modal. Kedua, terciptanya ekosistem untuk industri halal dan syariahnya berskala besar di Indonesia. "Harus mendorong banyak produsen yang memproduksi halal dan syariah ini langsung bermitra dengan bank syariah," ucapnya.
Menurutnya, paling baiknya untuk mengembangkan perbankan syariah skala besar adalah adanya bank BUMN syariah. "Bagaimanapun perlu modal dan pengalaman. Tentunya bank BUMN sekarang kan punya pengalaman yang bagus. Nah kami harap bank BUMN syariah seperti itu," terangnya.
Selanjutnya, ia mengatakan untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah, selain adanya perbankan dalam skala besar, bisa didorong dengan adanya zakat kemiskinan dan mikro finance syariah.
"Zakat kemiskinan dan mikro finance itu jadi modal usaha untuk warga miskin. Beberapa sudah berjalan dan tentunya butuh waktu," ujarnya.
Deputi Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Boedi Armanto menyebutkan tingkat inklusi keuangan syariah dalam negeri 11,6 persen. Angka itu masih selisih jauh bila dibandingkan inklusi keuangan konvensional sebesar 67 persen. Hal ini mencerminkan tingkat akses masyarakat terhadap keuangan syariah masih rendah, padahal industri syariah tumbuh sehat dan cukup tinggi.
Ia merinci, industri keuangan syariah mengalami pertumbuhan. Pada 2016 sebesar 29,8 persen, dari sebelumnya 27 persen pada 2015. Lalu pada 2017, secara dinamika, industri keuangan syariah tumbuh 27 persen. Terakhir pada Februari 2018, tumbuh 25 persen. Pertumbuhan ini dikatakannya didukung oleh total aset sebesar Rp1.118 triliun.
Selain sektor perbankan, industri keuangan syariah juga ada di sektio non-perbankan, yaitu asuransi syariah, pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah, termasuk bank wakaf dan industri fintech syariah.
"Kami mendorong untuk sektor ini. Kami mendorong agar keuangan syariah bisa diakses oleh banyak pihak. Baik itu kalangan mikro, maupun ultra mikro," ucap Boedi.
Salah satu upaya yang dilakukan pihaknya adalah membuat bank wakaf mikro di beberapa daerah, mengikut sertakan tokoh masyarakat, termasuk pihak Pesantren dan donatur dalam bentuk bantuan dana melalui amil zakat.
"Tujuan utama pembentukan ini adalah untuk menyediakan akses pembiayaan tanpa agunan. Margin yang rendah, paling tidak tiga persen. Lalu, non deposito, juga akses pelatihan, dan pendampingan keuangan. Ini sudah berjalan dan tersebar di seluruh pesantren," jelasnya.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Agung DH
