Menuju konten utama

Pemerintah Bantah LRT Jabodebek untuk Fasilitasi Meikarta

Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro menyatakan pembangunan LRT Jabodebek tidak ada kaitannya dengan proyek Meikarta.

Pemerintah Bantah LRT Jabodebek untuk Fasilitasi Meikarta
(Ilustrasi) Kondisi pembangunan Proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek di sepanjang Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (2/11/2016). ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya.

tirto.id - Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro membantah anggapan bahwa pembangunan kereta ringan (light rail transit/LRT) Jabodebek untuk menyokong proyek properti Meikarta. Dia menegaskan pemerintah tidak pernah berniat memfasilitasi Meikarta dengan proyek infrastruktur.

“Saya terus terang tidak paham, (pada tuduhan) menghubungkan proyek Meikarta dengan LRT,” kata Imam di sela rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (25/9/2017).

Menurut Imam, stasiun kereta ringan Jabodebek paling timur terletak di Bekasi Timur. “Stasiun yang paling jauh ini pun masih jauh dari proyek Meikarta,” kata dia.

Dia mengaku tidak mengetahui apakah pengembang Meikarta juga berencana membangun kereta ringan atau moda transportasi sejenis di dalam kompleksnya.

“Untuk kereta cepat, kami tidak punya rencana terkait stasiun yang ada di Meikarta. Karena memang tidak ada stasiun atau tempat menaik-turunkan penumpang di sekitar Meikarta,” ujar Imam.

Bantahan Imam itu menjawab pertanyaan Anggota Banggar dari Fraksi PPP, Iskandar Dzulkarnain Syaichu yang khawatir proyek LRT Jabodebek bertujuan untuk menunjang Meikarta.

Dalam rapat kerja itu, Iskandar mempertanyakan pengajuan PMN (penyertaan modal negara) sebesar Rp3,6 triliun di proyek LRT Jabodebek dan kemungkinan adanya tujuan pemerintah untuk memfasilitasi proyek Lippo Group tersebut.

“Kami tidak ingin pembangunan LRT yang mengandalkan uang negara, tapi kemudian dimanfaatkan oleh pihak swasta (Meikarta),” kata Iskandar.

Sedangkan perihal pengajuan PMN Rp3,6 triliun, Imam menjelaskan dana tersebut untuk menutupi total kebutuhan anggaran untuk membangun LRT Jabodebek.

“Total equity adalah Rp9 triliun. Dari Rp7,6 triliun, Rp4 triliun sudah dalam APBN,” kata Imam.

Dia melanjutkan, “Sedangkan Rp3,6 triliun dimohonkan untuk dianggarkan pada APBN 2018. Dan Rp1,4 triliun kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang sudah diberikan beberapa waktu lalu.”

CEO Lippo Group James Riady pernah menyampaikan bantahannya terkait tudingan serupa. Dia juga membantah isu bahwa Lippo Group melobi pemerintah agar menyediakan infrastruktur yang menguntungkan Meikarta.

Kepada Tirto, James menegaskan Lippo Group hanya berfokus pada pembangunan Meikarta. “Untuk kami, investasi ke sana (LRT), tidak. Kami hanya fokus di Meikarta,” kata James di Orange County, Cikarang, pada 17 Agustus 2017 lalu.

Baca juga artikel terkait MEIKARTA atau tulisan lainnya dari Damianus Andreas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Addi M Idhom