Masuk tirto.id
tirto.id - Pembangunan 93 Sekolah Rakyat permanen hampir rampung. Gedung-gedung 93 sekolah itu ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2026/2027.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan keberhasilan transisi dari sekolah rintisan ke Sekolah Rakyat permanen bergantung pada dukungan pemerintah daerah.
Gus Ipul menyatakan ini dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen yang dihadiri oleh 126 perwakilan pemerintah daerah dari 93 kabupaten dan kota pemilik Sekolah Rakyat permanen di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Menurut Gus Ipul, masa transisi menjadi fase krusial karena sebagian siswa masih akan belajar di sekolah rintisan, sementara yang lainnya mulai menempati gedung permanen.
“Masing-masing ada yang masih tetap berada di sekolah rintisan, tapi ada sebagian lagi yang akan menggunakan gedung permanen. Untuk itu diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang baik agar masa transisi ini bisa kita lalui dengan baik,” ujarnya.
Data Kementerian Sosial menunjukkan jumlah calon siswa yang telah terjangkau program Sekolah Rakyat mencapai 48.975 anak. Angka tersebut melampaui kuota awal sebanyak 32.640 siswa.
Sementara itu, progres pembangunan 93 Sekolah Rakyat permanen secara nasional telah mencapai 78,75 persen. Dari jumlah tersebut, 69 sekolah telah selesai dibangun dan 24 lainnya dinyatakan siap difungsikan.
Pada tahun ajaran 2026/2027, pemerintah menargetkan sebanyak 178 Sekolah Rakyat beroperasi. Jumlah tersebut terdiri atas 93 sekolah permanen, 77 sekolah rintisan yang telah berjalan sejak 2025, dan delapan sekolah rintisan baru pada 2026.
Gus Ipul menilai tantangan utama tidak hanya terletak pada penyelesaian pembangunan fisik. Kesiapan operasional sekolah, proses pemindahan siswa, penerimaan peserta didik baru, hingga penyediaan tenaga pendidik menjadi faktor yang menentukan keberhasilan program.
“Gedung selesai bukan berarti sekolah siap. Bagaimana memindahkan siswa, menerima siswa baru, dan memastikan dukungan di tahap awal itu yang menentukan,” katanya.
Tingginya minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat juga menjadi perhatian pemerintah. Mayoritas calon siswa yang terdata berasal dari kelompok keluarga rentan, dengan 85,8 persen merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan 77,6 persen berasal dari kelompok desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Gus Ipul, dampak program tidak hanya terlihat dari capaian akademik siswa, tetapi juga perubahan perilaku dan kualitas hidup mereka seusai mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.
“Yang kita lihat bukan hanya capaian akademik, tapi perubahan anak-anak ini. Mereka sekarang jauh lebih sehat, lebih disiplin, lebih percaya diri, dan punya harapan terhadap masa depan,” ujarnya.
Kemensos menetapkan tujuh langkah percepatan dalam proses transisi. Tujuh langkah itu mencakup penetapan siswa, sosialisasi ke masyarakat, hingga mobilisasi guru dan siswa. Dalam waktu yang semakin terbatas, kecepatan respons daerah menjadi faktor penting.
“Tujuh langkah ini sudah terkunci dalam jadwal. Yang bisa kita kendalikan adalah kecepatan respon pemda di setiap tahap,” kata Gus Ipul.
Kemensos juga menekankan pentingnya jaring pengaman bagi siswa, mencakup layanan kesehatan, dukungan psikologis, pendamping sosial, hingga aspek keamanan lingkungan sekolah.
Sementara itu, sebagai bentuk transparansi sekaligus penguatan dukungan masyarakat, Kemensos menyiapkan kegiatan open house Sekolah Rakyat
Pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam masa transisi menuju operasional penuh Sekolah Rakyat permanen. Peran penting tersebut meliputi penetapan siswa, pembentukan tim transisi, penyediaan guru, dan pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat.
“Bisa jadi di tempat yang baru kita masih mengalami kekurangan tenaga kependidikan. Maka itu kita butuh bantuan dari daerah, guru-guru sementara untuk tahap awal ini,” ujarnya.
Sejumlah daerah menyatakan komitmennya mendukung transisi ini. Perwakilan Pemerintah Kabupaten Boalemo, Syafrudin Kadir Lamusu, menyatakan kesiapan daerahnya mengawal proses transisi.
“Kami akan menindaklanjuti percepatan pembangunan gedung fisik serta mendorong adanya sosialisasi dan penyerapan siswa-siswi yang sesuai kriteria,” ujar Syafrudin.
Perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga menegaskan kesiapannya mengawal transisi dari sekolah rintisan ke sekolah permanen melalui penerbitan SK transisi.
Rakor tersebut diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman secara simbolis oleh perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dan Kota Palangkaraya, serta diikuti seluruh perwakilan daerah lainnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
