tirto.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan dukungan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp26,67 triliun pada tahun 2023. Hal itu disampaikan Basuki saat Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (7/6/2023).
"Dukungan infrastruktur dasar IKN pada tahun ini sebesar Rp26,67 triliun," dikutip dari Antara, Rabu (7/6/2023).
Dia merinci dukungan tersebut diperuntukan untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air sebesar Rp1,13 triliun bagi drainase utama dan pengendalian Banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai. Kemudian, penyelesaian Bendungan Sepaku Semoi, Embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dan untuk penyelesaian Intake Sungai Sepaku.
Lalu, Ditjen Bina Marga sebesar Rp9,72 triliun antara lain untuk melaksanakan Jalan Kerja Logistik KIPP, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur dan Sisi Barat, Jalan Tol IKN. Kemudian pembangunan Jalan Lingkar Sepaku, Jalan Akses Persemaian Mentawir, pembangunan (Duplikasi) Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan Jalan Akses Bandara, dan pembangunan Dermaga Logistik.
Ditjen Cipta Karya sebesar Rp11,58 triliun untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan bangunan pendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku. Lalu, kata Basuki anggaran tersebut untuk jaringan perpipaan Transmisi SPAM Sepaku, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1,2,3 KIPP IKN, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) KIPP IKN.
Kemudian, pembangunan sarana Prasarana Pemerintahan KIPP IKN yakni Kantor Presiden, Kantor Wakil Presiden, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko). Lalu, anggaran tersebut juga untuk pembangunan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Kementerian PUPR, Masjid Negara dan Beranda Nusantara.
Kemudian, penyiapan KIPP IKN Tahap I dan II, penataan Sumbu Kebangsaan dan Tripraja, land development untuk Sub Wilayah Pengembangan 1B dan 1C.
Sedangkan Ditjen Perumahan sebesar Rp4,2 triliun, antara lain untuk pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri dan pembangunan rumah susun atau Rusun ASN.
Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp30 miliar untuk pelatihan dan sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) di IKN, manajemen pengadaan barang dan jasa terkait IKN.
"Kami laporkan bahwa di IKN sekarang ini terdapat pekerja sebanyak 8.000 orang, di mana 30 persen diantaranya merupakan tenaga kerja lokal yang sudah diberikan pelatihan dan sertifikasi," kata Basuki.
Editor: Intan Umbari Prihatin
