tirto.id - PT PLN (persero) tak mengantisipasi gangguan dua jalur sirkuit sekaligus pada sistem penyaluran daya listrik di jalur utara dan selatan. Hal itu diakui Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten terkait pemadaman massal di Jabodetabek, Minggu (4/8/2019).
"Mengenai kalkulasi, kami memiliki ketentuan N minus 1, kemudian emergency-nya adalah N minus 1 minus 1. N adalah jumlah sirkuit, dan dalam sistem yang memasok di utara dan selatan, ada dua sirkuit di utara dan dua di selatan 2," jelas Sripeni Inten dalam laporannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kantor PLN Pusat, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (5/8/2019).
Penyebab pemadaman listrik itu akibat pemeliharaan yang bisa dilakukan terhadap sistem pasok hanya satu sirkuit. Namun pada insiden Minggu, terjadi gangguan di dua sirkuit pasok sekaligus.
Sripeni menambahkan terdapat total empat sirkuit jaringan pasok listrik di Jawa dan Bali yakni dua di jalur utara dan dua di jaur selatan. Gangguan di jaringan utara terjadi di jaringan Ungaran-Pemalang pada Kecamatan Gunung Pade pada dua jalur sistem.
Secara otomatis, lanjut Sripeni, transfer daya dari timur ke barat sebesar 2.000 megawatt pindah menuju sistem jalur selatan. Namun pada Minggu, PLN melakukan pemeliharaan jaringan di sistem bagian selatan sehingga yang beroperasi hanya satu sirkuit.
"Dan pada waktu pindah dari Ungaran dan ke Pedan dan ke Kasugihan dan Tasikmalaya inilah membuat guncangan dalam sistem dan guncangan ini kemudian secara proteksi, secara pengamanan sistem ini kemudian melepas, dan yang dilepas adalah Kasugihan, Tasikmalaya, kemudian melepas dari sistem sehingga aliran pasokan daya dari timur ke barat mengalami putus," jelas Sripeni.
Dia menjelaskan pasokan listrik ke wilayah timur masih bertegangan yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Yogyakarta.
Tegangan listrik yang turun menyebabkan pembangkit-pembangkit di kawasan barat Pulau Jawa mengaktifkan otomasi proteksi dengan melepaskan arus listrik dari sistem.
Jokowi "Marah" Terkait Pemadaman Listrik Massal
Pemadaman listrik massal di Jabodetabek, sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah telah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi berkunjung ke PLN pusat untuk mengetahui penyebab padamnya listrik itu.
Jokowi menegaskan rencana cadangan pendistribusian energi listrik harus berjalan melalui kalkulasi yang matang.
"Saya tahu peristiwa seperti ini pernah kejadian di tahun 2002, 17 tahun lalu untuk Jawa dan Bali. Mestinya itu bisa dipakai sebuah pelajaran kita bersama jangan sampai kejadian yang sudah pernah terjadi kembali terjadi lagi," kata Presiden saat kunjungan ke kantor pusat PT PLN (Persero) di Jakarta pada Senin.
Presiden menjelaskan listrik padam yang terjadi pada Minggu di Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta tidak hanya merusak reputasi PLN tetapi juga merugikan komsumen.
"Pelayanan transportasi umum sangat berbahaya sekali, MRT misalnya. Oleh sebab itu pagi hari ini saya ingin mendengar langsung, tolong disampaikan yang simple-simple saja. Kemudian kalau ada hal yang kurang ya blak-blakan saja, sehingga bisa diselesaikan dan tidak terjadi lagi untuk masa-masa yang akan datang," ujar Jokowi.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta direksi dan pengelola PLN untuk mengkalkulasi segala risiko pendistribusian energi listrik.
"Pertanyaan saya, Sehingga kita tahu sebelumnya. Kok tahu-tahu drop. Artinya pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi. Dan itu betul-betul merugikan kita semuanya," demikian kata Jokowi.
Editor: Agung DH