tirto.id - Persoalan tarif tiket pesawat bikin Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi jadi sasaran amuk warganet. Di media sosial Twitter, publik ramai-ramai menggunakan hastag #PecatBudiKarya hingga sempat jadi trending topik pada Selasa malam (7/5/2019).
Masalah yang muncul sejak akhir 2018 itu memang tidak lagi bisa ditolerir. Sebab, lonjakan harga tiket membuat perjalanan via udara anjlok dan berdampak pada tertahannya laju konsumsi pada kuartal pertama 2019.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, total penumpang penerbangan domestik selama Januari-Maret lalu hanya 18,32 juta orang --turun 17,66 persen dibandingkan 2018 yang mencapai 22,5 juta penumpang. Sementara jika dibandingkan kuartal sebelumnya, jumlah penumpang maskapai penerbangan anjlok hingga 80,2 persen.
Saat pertanyaan soal tarif tiket kembali dilontarkan para wartawan pagi tadi, Budi Karya menyampaikan bahwa satu-satunya cara untuk dapat mengendalikan harga yang makin melangit itu adalah merevisi tarif batas atas (TBA) tiket pesawat.
Keputusan tersebut sebelumnya telah disepakati dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Senin (6/5/2019) dan akan dilaporkan kembali perkembangannya pada pekan depan.
"Dalam satu pakan ini saya akan melakukan suatu pembahasan, perhitungan dan dasar-dasarnya. Saya akan laporkan kepada bapak Menko Perekonomian pada hari Senin, di mana tarif batas atas akan kami turunkan. Pasti kami turunkan. Besarnya, saya tunggu [pembebasan]," ujar Budi Karya, di kantornya, Rabu (8/5/2019).
Meski demikian, hal ini tampaknya bukan persoalan mudah. Sebab, dampaknya bakal sangat terasa pada industri penerbangan tanah air yang kini mengalami tren penurunan kinerja. Salah satunya PT Air Asia yang laporan keuangan masih konsisten mencetak rugi sejak 2017.
Sementara laporan keuangan maskapai pelat merah, Garuda Indonesia, masih menuai polemik lantaran belum jelas apakah meraup keuntungan atau justru merugi sepanjang tahun lalu.
Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal menilai mahalnya tiket pesawat tak sepenuhnya kesalahan Budi Karya. Dalam hal ini, kata dia, Kementerian BUMN juga punya andil lantaran gagal dalam pengendalian tiket oleh Garuda Indonesia yang jadi market leader penerbangan domestik.
Karena itu, menurut Faisal, wajar jika Budi Karya meminta langsung Menteri BUMN Rini Soemarno untuk turun tangan terkait problematika harga tiket pesawat.
"Saya memang menduga ada masalah keuangan di sisi maskapai itu sendiri, salah satunya Garuda, jadi kalau melihat kesewenangan harusnya ada intervensi juga dari BUMN," kata Fithra.
Andaikan Budi Karya Dicopot
Budi Karya Sumadi adalah mantan Direktur Utama Angkasa Pura II. Sebelum menduduki jabatan sebagai Dirut Angkasa Pura II, ia adalah Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) --badan usaha milik Pemprov DKI Jakarta.
Pada 2013, Budi Karya dipercaya membenahi waduk Pluit dan Ria-Rio, salah satu peninggalan Jokowi yang banyak diingat warga Jakarta. Sebelum maju sebagai capres di Pilpres 2014, Jokowi sempat memamerkan keberhasilannya mengubah waduk tersebut menjadi ruang terbuka biru dan hijau kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Boleh dibilang, Budi Karya merupakan salah satu individu non-parpol yang berada di lingkaran Presiden Jokowi sejak menjabat sebagai gubernur. Ketika nama Budi digadang sebagai pengganti Ignasius Jonan pada reshuffle kabinet Juli 2016, muncul harapan adanya perbaikan struktural dalam Kementerian Perhubungan.
Namun, kata Faisal, ternyata ekspektasi tersebut belum sepenuhnya terwujud.
"Dibandingkan dengan beberapa menteri yang sebelumnya sempat saya singgung, seperti menteri pertanian, menteri perindustrian, dan menteri perdagangan, Budi Karya sebenarnya agak lebih baik. Tetapi kalau pun diganti saya rasa masih banyak juga yang lebih cakap," ucap Faishal.
Sementara itu, anggota Deputi IV Bidang Komunikasi Politik Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Eko Sulistyono enggan berkomentar soal ramainya hastag #PecatBudiKarya di media sosial.
Menurut Eko, usul dari masyarakat yang beredar di media sosial dalam menanggapi isu tertentu adalah hal yang wajar.
Namun, Presiden Jokowi belum berencana merombak kabinet dalam waktu dekat dan belum ada penilaian terhadap kinerja masing-masing menteri.
"Untuk saat ini belum ada [pembahasan resuffle], soal usulan ganti menteri atau nama-nama yang sudah beredar, itu wajar lah menjadi sebuah isu," ungkap Eko kepada reporter Tirto.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Abdul Aziz
