tirto.id - Koalisi Kekeluargaan yang dibangun tujuh partai politik untuk menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2017 dinilai sebagai bentuk penyatuan kekuatan rakyat secara kolektif dalam memilih seorang pemimpin.
Pernyataan itu dikemukakan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat menghadiri rapat internal PDIP di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat (12/8/2016).
"Koalisi kekeluargaan merupakan upaya bahwa menjadi pemimpin bukan individual, bukan orang per orang yang bisa bertindak dengan individualismenya. Memimpin harus menyatukan seluruh kekuatan kolekif rakyat, dan mendapatkan legalitas partai politik," ujar Hasto.
Ia juga menyampaikan, seorang pemimpin yang maju tanpa dukungan partai politik akan mendapatkan kesulitan dalam membangun daerah yang dipimpinnya.
"Pak Jokowi saja menghadapi kesulitan ketika tidak mendapatkan dukungan di DPR," papar Hasto.
Dia menekankan partai politik harus berdialog dengan partai lain untuk membuka peluang kerja sama. Bagi PDIP sendiri, pembahasan calon gubernur DKI Jakarta yang akan diusung pada gilirannya nanti bakal mengerucut pada satu nama.
Sebelumnya, pengurus dewan pimpinan wilayah/daerah DKI Jakarta dari tujuh partai politik menyepakati membentuk Koalisi Kekeluargaan untuk kepentingan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.
Dalam koalisi itu ketua DPW/DPD partai yakni PDIP, PKB, PAN, PKS, PPP, Gerindra, dan Demokrat, menyepakati kriteria calon pemimpin DKI yang akan diusung bersama-sama.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
