tirto.id - Saifullah Yusuf dan Abdullah Azwar Anas adalah pasangan pertama yang resmi akan maju sebagai Gubernur-Wakil Gubernur di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018. Pada 15 Oktober 2017, PDIP dan PKB resmi mendeklarasikan dukungan pada pasangan tersebut.
Namun Saifullah Yusuf-Azwar Anas dan partai pengusung yang seharusnya paling siap bertarung di Pilkada Jawa Timur harus menghadapi masalah pelik: foto-foto vulgar berisi botol alkohol, paha perempuan, serta wajah laki-laki mirip Azwar beredar luas di dunia maya.
Azwar pun mengembalikan mandat untuk maju sebagai Cawagub dari PDIP.
"Ya, benar, beliau rilis penjelasannya soal ini," kata staf Azwar Anas, Eri Irawan kepada Tirto, Sabtu (5/1) kemarin. Pengembalian mandat diduga kuat karena foto itu, meski Eri membantahnya. "Tidak ada kaitan, namun memang ada dinamika yg terjadi."
Bisa Tempuh Jalur Hukum
Namun PDIP tidak serta merta menarik dukungan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa sampai Minggu (7/1) partai belum memastikan apakah menyetujui pengembalian mandat itu atau tidak.
"Sampai saat ini kami belum mengambil keputusan apakah mandat yang dikembalikan itu diterima atau tidak," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta.
Hasto sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak percaya foto itu adalah Azwar. Ia bahkan berani menyimpulkan bahwa itu tidak asli, atau telah diedit dengan tujuan pembunuhan karakter.
"Itu untuk membenturkan antara Azwar Anas dengan keluarga nahdliyin (warga NU)," imbuhnya. "Menurut ahli forensik, foto itu memang dirancang untuk kepentingan politik."
Ia melanjutkan kenapa bisa menyimpulkan bahwa foto itu palsu. "Contohnya kalau dicermati, masak di mobil bawa wine yang [tutupnya] sudah dibuka? Terus di kamar (foto yang lain) juga ada wine. Azwar, kan, sosok yang lahir dari keluarga Nahdliyin, masak minum wine?"
PDIP sebetulnya bisa mengusut kasus ini ke jalur hukum melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyebut bahwa "setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".
Ancaman pidana terhadap pelanggar ini adalah kurungan paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.
Sementara menurut Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, disebutkan bahwa "setiap orang dilarang..., membuat,... menyebarluaskan... Pornografi...," dengan ancaman pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar.
Namun PDIP tampaknya enggan mengambil langkah ini meski Hasto tidak menjelaskan mengapa demikian.
"Tanpa dilaporkan pun nanti ada yang menyampaikan, ada yang bela. Saya yakin namanya kebenaran itu akan ditegakkan kepada mereka yang menggunakan cara-cara kotor," kata dia.
Peluang Masih Terbuka
Belum diterimanya pengembalian mandat juga sejalan dengan potensi Azwar untuk tetap mampu mendulang suara masyarakat Jatim.
Pengamat komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, mengatakan kans Azwar dan Ipul di Pilgub Jatim masih terbuka lebar, asalkan PDIP dan PKB dapat memainkan isu yang menerpa Azwar dengan baik.
"Ipul dan Azwar harus melakukan manajemen isu. Dan ini juga tidak bisa dilepaskan dari manajemen konflik. Karena pada fase-fase krusial ini, sampai batas akhir pendaftaran KPU, serangan-serangan seperti itu pasti muncul," kata Gun Gun kepada Tirto.
Gun Gun mengatakan, sebaiknya foto-foto vulgar mirip Azwar memang sebaiknya tidak direspon dengan penggantian kandidat. Sebab hal itu justru akan menguatkan dugaan bahwa sosok laki-laki dalam foto-foto itu memang Azwar.
Jika PDIP berniat "bersih-bersih", maka yang ideal memang menempuh jalur hukum. "Bisa tempuh koridor hukum dengan cara meminta kepolisian untuk melakukan identifikasi."
Jika berhasil, maka isu miring yang menerpa Azwar justru bisa dimanfaatkan untuk meraup sentimen positif dari pemilih. "Dan bisa saja dikapitalisasi isu itu sebagai pembunuhan karakter, sehingga bisa jadi insentif, sebagai keuntungan," katanya.
Terkait ini, Karopenmas Divhumas Mabes Polri, Brigjen. Pol. Mohammad Iqbal, mengatakan bahwa pihaknya siap untuk memproses setiap laporan yang masuk.
"Prinsipnya Polri akan menangani kasus-kasus yang melanggar pidana. Di mana pun tempat fotonya diunggah," ujarnya. Terkait asli atau tidaknya foto-foto tersebut, ujar Iqbal, "itu nanti akan kita buktikan pada proses penyidikan."
Masih Ada Waktu Menimbang
Jika mengikuti jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka masa pendaftaran kandidat adalah pada 8 hingga 10 Januari. Dengan demikian, masih ada waktu--meski sangat sempit--untuk PDIP dan PKB memikirkan ulang posisi Azwar.
Pengamat politik dari SMRC Sirojudin Abbas mengatakan bahwa langkah apapun yang dilakukan PDIP akan cukup menentukan. Ia menilai kasus ini ini cukup signifikan untuk menguatkan persepsi negatif terhadap calon.
"Apalagi di Jawa Timur, opini kiai bisa sangat berpengaruh terhadap sikap pemilih," katanya.
Jika PDIP ngotot mempertahankan Azwar, peluang kemenangan mereka diprediksi semakin menurun, apalagi jika penyebaran foto-foto tersebut makin meluas.
"Oleh sebab itu, partai pengusung pasti akan mengevaluasi itu sebelum dicalonkan secara resmi," katanya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Rio Apinino
