PBB: Dua dari Lima Warga Korea Utara Kekurangan Gizi

tirto.id - PBB menyebutkan, dua dari lima warga Korea Utara mengalami kurang gizi dan lebih dari 70 persen dari populasi bergantung pada bantuan pangan.

Dalam sebuah laporan terbaru disebutkan, sebagian besar warga Korea Utara juga tidak memiliki akses ke pelayanan kesehatan dasar dan sanitasi.

"Diare dan pneumonia adalah dua penyebab utama kematian balita," demikian ungkap laporan itu.

Kebutuhan kemanusiaan telah diperburuk oleh bencana alam yang terjadi berulang, seperti banjir dan kekeringan.

"Di tengah ketegangan politik, diperkirakan 18 juta orang di seluruh DPRK [sebutan resmi Korea Utara] terus menderita rawan pangan dan gizi, serta kurangnya akses terhadap pelayanan dasar," tulis laporan PBB.

"Selain itu, 10,5 juta orang atau 41% dari total penduduk, mengalami kurang gizi," laporan tersebut melanjutkan.

Korea Utara yang terisolasi dan memiliki populasi sekitar 25 juta, telah menghadapi bencana kekurangan makanan yang signifikan selama bertahun-tahun.

Ratusan dari ribuan orang diyakini telah meninggal selama kelaparan luas yang pernah terjadi pada 1990-an.

Laporan PBB mengatakan situasi telah membaik sejak saat itu, sebagai bagian dari hasil bantuan kemanusiaan.

Meski begitu, dua-pertiga masyarakat Korea Utara masih bergantung pada makanan yang didistribusikan oleh negara. Laporan PBB mengatakan jatah makanan seperti sereal dan kentang telah berkurang dari 380 gram per orang per hari menjadi hanya 300 gram selama beberapa bulan tahun lalu.

Dikutip dari BBC, Kamis (23/3/2017), fluktuasi tersebut sepanjang tahun adalah normal, namun ditambahkan bahwa jatah dari negara secara konsisten lebih rendah dari target pemerintah yakni rata-rata 573 gram per orang per hari.

Seperti diketahui, Korea Utara dikenai sanksi berat di bawah resolusi PBB untuk uji coba nuklir dan rudalnya.

Laporan itu mengatakan sanksi internasional telah mempengaruhi upaya kemanusiaan sehingga lebih sulit bagi lembaga untuk mentransfer dana dan peralatan. Tercatat pula terjadi penurunan radikal untuk donor pendanaan sejak 2012.

"Sementara itu, lembaga hasil telah dipaksa untuk secara signifikan mengurangi bantuan yang mereka berikan. Akibatnya, kebutuhan kritis beberapa masyarakat yang paling rentan belum terpenuhi."

Untuk itu, laporan PBB itu menjelaskan, pendanaan yang lebih terprediksi sangat diperlukan untuk memastikan kebutuhan mendesak yang paling rentan.