tirto.id - Kenaikan harga bawang putih yang berlangsung sejak akhir Januari belum mampu diatasi oleh pemerintah. Merujuk ke data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga komoditas yang satu ini masih konsisten bertengger di kisaran Rp51-55 ribu per kilogram (kg).
Di sejumlah pasar tradisional di Jakarta, harganya bahkan sempat menyentuh Rp62 ribu per kg.
Parahanya, saat jutaan ibu rumah tangga serta ribuan pemilik warung rumah menjerit, pasokan bawang putih impor yang masuk ke Indonesia justru menyusut.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor bawang putih asal Cina selama Januari 2020 anjlok hingga 98,6 persen month to month (mtm) dari 106.894 ribu ton pada Desember 2019 menjadi hanya 1.508 ribu ton di bulan lalu.
Bulan ini, menurut data Kementerian Pertanian (Kementan), total bawang putih impor asal Cina yang masuk ke Indonesia hanya mencapai 23 ribu ton atau menurun 95 persen dibandingkan Februari tahun lalu sebesar 683 ribu ton.
Ketua Perkumpulan Pengusaha Bawang Nusantara Mulyadi mengatakan, kelangkaan pasokan yang menyebabkan lonjakan harga itu disebabkan keterlambatan penerbitan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) oleh Kementan. Seharusnya, kata dia, RIPH diterbitkan pada Desember 2019.
Meski demikian, dalam rapat bersama Komisi IV DPR Senin (17/2/2020) lalu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) membantah terlambatnya penerbitan RIPH sebagai biang keladi lonjakan harga.
Menurutnya, suplai bawang putih masih aman. Stok bawang putih di tangan importir masih di kisaran 120 ribu ton. Sementara jelang masa panen, pada Maret hingga April, pasokan diperkirakan akan bertambah hingga 30 ribu ton.
Dengan prediksi konsumsi bawang putih nasional sebesar 47 ribu ton per bulan, stok bawang putih seharusnya masih aman hingga tiga bulan ke depan.
Lonjakan harga di sejumlah daerah, kata dia, justru lebih disebabkan kepanikan pasar. Kekhawatiran tidak diterbitkannya RIPH bawang putih asal Cina membuat para importir mengurangi distribusi suplai. Sementara di pasar-pasar, stok bawang putih yang tersedia diborong konsumen.
Dugaan Penimbunan
Mulyadi tak membantah soal adanya sejumlah importir yang menimbun pasokan bawang putih. Pangkal persoalannya, kata dia, adalah syarat wajib tanam yang diubah dalam Permentan 39 Tahun 2019.
Dalam beleid tersebut, wajib tanam 5 persen benih bawang dari kuota impor yang disyaratkan dalam pengajuan RIPH diubah dari sebelum pengajuan menjadi setelah pengajuan.
Gara-gara kebijakan ini, Mulyadi menuding, permohonan importasi hanya disetujui untuk pengusaha tertentu. Imbasnya, distribusi kota impor tak merata dan berujung pada masalah penimbunan.
"Faktanya adalah stok kita aman tapi ada sekelompok importir yang menimbun," ucap Mulyadi
Di luar masalah timbun-menimbun, menurut Mulyadi, pemerintah juga harus segera mencari negara lain yang bisa menggantikan Cina sebagai importir bawang putih. Sebab, kebutuhan tiga bulan ke depan, yakni jelang puasa dan lebaran, dipastikan melonjak.
Apalagi, konsumsi bawang putih di Indonesia kerap berfluktuasi di kisaran 500-600 ribu ton per tahun. Tahun 2014, misalnya, Kementan mencatat konsumsi bawang putih Indonesia mencapai 504 ribu ton. Namun, jumlahnya mengalami penurunan 497 ribu ton pada tahun 2015 dan 464 ribu ton di tahun 2016.
Di tahun berikutnya, konsumsi bawang putih naik hingga 573 ribu ton dan kembali turun pada tahun 2018 di kisaran 375 ribu ton.
Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan kepanikan pasar memang sempat dirasakan pedagang, tetapi setahunya sudah terjadi jauh sebelum SYL menyebutkannya hal ini.
Meski ada pengaruh psikologi pasar, kondisi permintaan tampaknya relatif tidak banyak berubah. Hanya saja pedagang merasakan pasokan bawang putih kini tidak sebesar bulan-bulan sebelumnya. Hal ini lah, ujar Mansuri, "yang terus membuat membuat kita semua khawatir."
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Hendra Friana
