tirto.id - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meyakini PDIP akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju guna mendukung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
PDIP sendiri diketahui belum menentukan sikap politik usai Pemilu 2024, antara berkoalisi atau memilih jalan oposisi di pemerintahan mendatang.
Saleh mengatakan dalam politik segala kemungkinan selalu terbuka. Ia mengatakan tidak ada kata hitam dan putih dalam politik.
"Apalagi saya lihat Pak Prabowo itu orangnya sangat bersahabat, sangat akomodatif dan terbuka untuk menerima masukan dan saran saran dari semua pihak," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2024).
Ia kemudian menyinggung kedekatan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri saat berpasangan dalam kontestasi Pilpres 2009 silam. Saleh mengatakan kedekatan itu bisa dihidupkan kembali dalam kondisi perpolitikan sekarang.
"Apalagi mereka pernah maju bersama sebagai capres dan cawapres. Jadi, rekam jejak politik seperti itu saya kira suatu ikatan yang dalam konteks sekarang bisa dihidupkan kembali untuk menambah kedekatan antara Pak Prabowo dan PDIP secara keseluruhan," ucap Saleh.
Saleh tak mempersoalkan bila PDIP memilih berada di garis luar pemerintahan. Ia mengatakan hal itu perlu dilakukan untuk menjadi kekuatan penyeimbang dari pemerintah.
"Kita berharap apa pun keputusan itu tentu keputusan yang terbaik dan kalau misalnya gabung kepada pemerintahan yang ada itu akan memperkuat barisan Pak Prabowo dalam langkah melanjutkan capaian capaian pembangunan sekarang," tutur Saleh.
Dihubungi secara terpisah, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan partainya menghormati sikap politik dari setiap partai politik dalam enentukan sikap politiknya.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya menghormati apa pun yang nantinya menjadi keputusan dan sikap politik PDIP. Menurut Kamhar, menjadi koalisi maupun oposisi memiliki nilai penting yang sama pada konteks pendewasaan dan peningkatan derajat demokrasi.
"Termasuk dalam konteks kehidupan politik berbangsa dan bernegara, mesti ada yang menjalankan roda pemerintahan dan ada pula yang menjadi penyeimbang di luar pemerintahan sehingga terjadi check and balance. Ada kontrol demokrasi terhadap kekuasaan," kata Kamhar kepada Tirto, Senin (27/5/2024).
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, menunda pengumuman sikap PDIP terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Saat ini ia masih melakukan kontemplasi dan menerima masukan dari khalayak.
"Tadi pagi saya baca Kompas, Rakernas akan menentukan sikap, bla, bla. Aku sambil sarapan. Aku bilang enak aja, gue mainin dulu dong!" kata Megawati dalam penutupan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024).
Megawati juga meminta persetujuan para kadernya untuk tidak mengumumkan sikap politik PDIP dalam Rakernas kali ini.
Dirinya meminta kadernya untuk turun ke akar rumput dan mendengar aspirasi masyarakat. Dia mengancam kepada kadernya yang tak mau turun ke masyarakat untuk keluar dari PDIP.
"Jangan enak-enakan saya sudah bilang, partai ini mau saya jadikan partai pelopor. Kamu yang tidak bekerja untuk rakyat, out!" tegas Megawati.
Dia juga mengancam pimpinan setiap organisasi PDIP yang tak mau turun ke masyarakat dengan hukuman pemecatan. Dia mempersilakan setiap kader PDIP untuk membuat laporan bila menemukan pimpinan PDIP di level DPC hingga DPP yang tak mau turun ke bawah.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Bayu Septianto
