tirto.id - Jelang batas akhir pendaftaran capres-cawapres, sikap politik Partai Amanat Nasional (PAN) masih ambigu. Di satu sisi para elite PAN menyatakan siap dukung Prabowo jadi capres, tapi di sisi lain Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan malah bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (7/8).
Sejumlah partai pendukung Jokowi menyatakan membuka diri bila PAN ingin kembali berada dalam koalisi pemerintahan. “Pada dasarnya kami selalu terbuka dengan masuknya PAN. Lebih banyak partai lebih baik," kata Wasekjen DPP Golkar Maman Abdurrahman kepada Tirto, Rabu (8/8/2018).
Maman mengatakan keberadaan PAN dapat membantu kinerja pemenangan Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Sebab, menurutnya, PAN memiliki basis massa Islam yang besar, terutama dari kalangan Muhammadiyah.
Sikap yang sama juga ditunjukkan Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno. Menurutnya, PDIP selalu terbuka dengan kemungkinan partai lain masuk koalisi Jokowi asalkan dapat benar-benar membantu pemenangan. "Tapi, kami sepakat semuanya kami serahkan ke capres," kata Hendrawan kepada Tirto.
Bagaimana peluang PAN merapat ke Jokowi?
Direktur Populi Centre Usep S Ahyar menilai keberadaan PAN sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan koalisi pendukung Jokowi. Alasannya, sembilan partai pendukung yang ada saat ini sudah cukup sebagai mesin partai memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.
“Sudah ada partai dari berbagai latar belakang. Koalisi yang terlalu gemuk juga tidak baik," kata Usep kepada Tirto, Rabu (8/8/2018).
Menurut Usep, PAN tidak terlalu solid selama menjadi partai koalisi pemerintahan Jokowi. Sebaliknya, partai pimpinan Zulkifli itu cenderung mengambil sikap selaras dengan oposisi. “Kalau pilpres itu membutuhkan soliditas, maka PAN belum terbukti solid," kata Usep.
Sikap PAN memang dalam beberapa keputusan di parlemen berseberangan dengan partai-partai pemerintah. Misalnya dalam kasus pembahasan UU Pemilu partai ini memilih walkout bersama partai oposisi dan menyatakan menolak ambang batas presiden. Mereka juga menolak UU Ormas yang diinisiasi pemerintah.
Begitu juga dalam soal Pansus Hak Angket KPK. PAN saat itu menjadi partai yang turut menolak keberadaan panitia yang diinisiasi oleh partai-partai koalisi pemerintahan Jokowi.
Selain itu, menurut Usep, PAN juga belum terbukti bisa menyatukan suara di internal mereka untuk menghadapi Pilpres 2019. Ini terbukti dari perbedaan sikap antara Amien Rais yang condong mendukung Prabowo dan Zulkifli yang membuka ruang untuk mendukung Jokowi.
"Ini tentu akan menyulitkan kinerja koalisi Jokowi jika mereka tidak solid," kata Usep.
Namun, menurut Usep, posisi PAN dapat berguna jika partai koalisi Jokowi bertujuan untuk mempermudah jalannya pemerintahan bila PAN bergabung dan Jokowi memenangkan Pemilu tahun depan. "Itupun dengan catatannya PAN harus sudah bisa menyolidkan internalnya," kata Usep.
PAN akan Tetap Dukung Prabowo
Ketua DPP PAN Yandri Sutanto memastikan partainya akan tetap mendukung Prabowo. "Kalau soal ini tidak perlu ditanyakan lagi. Kami sudah pasti mendukung Prabowo," kata Yandri kepada Tirto.
Anggota Komisi II DPR ini menyatakan, keputusan ini diambil berdasarkan kecenderungan aspirasi kader-kader di daerah yang lebih mengarah mendukung Prabowo daripada Jokowi.
"Ya memang ada yang dukung Jokowi, tapi mayoritas ke Prabowo," kata Yandri.
Menurut Yandri, pengumuman resmi dukungan akan dilakukan setelah Rakernas PAN, Kamis (9/8/2018). "Tunggu saja," katanya.
Pernyataan senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum PAN, Hanafi Rais. Menurutnya, tidak ada perdebatan lagi di tataran kader daerah untuk melabuhkan dukungan ke Prabowo.
"Saya kira sejak awal memang arahnya ke Prabowo," kata Hanafi.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Muhammad Akbar Wijaya
