PAN Nilai Keberadaan Wamen Sifatnya Politis, Bukan Birokratis

Oleh: Fadiyah Alaidrus - 25 Oktober 2019
Dibaca Normal 2 menit
PAN menilai jabatan status wamen politis, bukan birokratif karena tidak ada eselonisasi.
tirto.id - Sekretaris Fraksi PAN MPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai penambahan posisi wakil menteri atau wamen berjumlah 12 dalam kabinet periode 2019-2024 bentukan Presiden Joko Widodo bersifat politis.

"Mamang jabatan status wamen ini kan kelihatannya politis juga, bukan birokratif karena tidak ada eselonisasi," ujar Saleh saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Jumat (25/10/2019).

Saleh juga menilai bahwa keberadaan wamen tak lepas dari kepentingan Jokowi untuk mengakomodasi kepentingan partai politik.

"Nah, apakah ini mengakomodasi parpol? Ya jelas dong, ini untuk akomodir parpol-parpol," ujar Saleh.

"Mestinya pada saat itu memang dijelaskan. Kan kita lihat komposisi yang ada, Wamen itu bukan dari profesional tapi dari parpol," lanjutnya.

Saleh pun juga mempertanyakan keputusan Jokowi untuk mengangkat 12 wamen dalam kabinetnya.

"Karena pada saat pelantikan presiden, presiden mengatakan bahwa akan melakukan reformasi birokrasi yang luar biasa. Menurut saya, kalau itu dilakukan, itu terobosan besar, yaitu dengan memangkas eselon tiga dan empat," ujar Saleh.


"Jadi nanti akan disisakan hanya eselon satu dan dua. Itu sebetulnya satu langkah yang progresif dan saya kira perlu dicoba," lanjutnya.

Namun, dengan dipilihnya 12 wamen di Istana Negara, pada hari ini (25/10/2019), Saleh justru melihatnya sebagai perlakuan yang kontradiktif.

"Tapi pada sisi yang lain kami mendengar ada 12 yang sedang diperkenalkan di istana untuk menjadi wakil menteri. Pertanyaannya, apakah ini tidak bertentangan atau kontradiktif dengan gagasan presiden untuk memangkas birokrasi di pemerintahan itu tadi," ujarnya.

Saat ditanyakan terkait tak diberikannya jatah kursi dalam kabinet kepada PAN, Saleh menyampaikan bahwa hal tersebut justru memang merupakan sikap PAN, yakni untuk berada di luar pemerintah.

"PAN itu dari awal kita akan berada di luar pemerintahan. Sudah jauh hari sejak kami ultah bulan Agustus lalu, kami rela mengawal pemerintah dari luar pemerintahan," ujar Saleh.

"Jadi dalam menentukan komposisi kabinet, kami enggak punya kepentingan apa-apa. Kita hanya berdoa saja bahwa ini jadi kabinet yang kuat dan dapat menyejahterakan rakyat," lanjutnya.

Namun, kata Saleh, sekalipun PAN berada di luar pemerintahan, mereka tetap akan mengawal pemerintahan.

Di sisi lain, Jokowi mengenalkan sebanyak 12 orang untuk menjadi wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju. Mengambil tempat di tangga bagian belakang Istana Merdeka, Jokowi mengenalkan satu persatu wakil menterinya itu yang langsung dilantik pada Jumat (25/10/2019) siang hari ini.

Wakil menteri yang dikenalkan Jokowi pertama kali adalah Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Mahendra Siregar. Mahendra ditunjuk Jokowi menjadi Wakil Menteri Luar Negeri mendampingi Retno Marsudi.

Kedua, Jokowi mengenalkan Bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf, Sakti Wahyu Trenggono yang ditunjuk menjadi Wakil Menteri Pertahanan. Menurut Jokowi,Wahyu Trenggono sangat berpengalaman dalam hal korporasi sehimgga tugasnya adalah mengembangkan industri pertahanan.

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi menjadi sosok ketiga yang dikenalkan Jokowi. Politikus PPP ini ditunjuk menjadi Wakil Menteri Agama.


Suahasil Nazara dipilih Jokowi menjadi Wakil Menteri Keuangan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini dianggap Jokowi sudah lama berkecimpung dalam bidang anggara. Jokowi berharap adanya optimalisasi anggaran agar tepat sasaran dan sehingga memberikan manfaat pada rakyat.

Jokowi juga mengenalkan politikus Partai Golkar Jerry Sambuaga sebagai Wakil Menteri Perdagangan. Jokowi percaya kemampuan Jerry bisa membantu kerja Menteri Perdagangan dalam meningkatkan ekspor ke negara-negara non tradisional.

Jokowi kini mempercayakan politikus PDIP Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri PUPR. Putra Papua ini ditugaskan Jokowi dalam pengawasan proyek infrastruktur di Indonesia, khususnya di wilayah timur.

Deputi Badan Restorasi Gambut, Alue Dohong dipercaya Jokowi menjadi wakil menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ketua Umum Projo Budiari Setiadi mendapatkan kepercayaan Jokowi menjadi Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kesembilan, politikus PSI Surya Tjandra dipercaya Jokowi menjadi Wamen ATR dan Kepala BPN. Tugas utamanya adalah membantu menyelesaikan konflik agaria dan sengketa lahan.

Selanjutnya dua orang dipercaya Jokowi menjadi Wakil Menteri BUMN yakni Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo. Budi Gunadi adalah Dirut PT INALUM saat ini. Jokowi pun percaya sosoknya bisa mengawasi aset-aset dan mengontrolnya sehingga bisa menjadi pemasukan negara.

Terakhir, Angela Tanoesoedibjo. Putri sulung Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo ini ditunjuk menjadi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.



Baca juga artikel terkait KABINET JOKOWI atau tulisan menarik lainnya Fadiyah Alaidrus
(tirto.id - Politik)

Reporter: Fadiyah Alaidrus
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Irwan Syambudi
DarkLight