tirto.id - Pengamat pendidikan Doni Koesoema menilai konsep program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, yang digagas pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, rentan disalahgunakan oleh penerimanya. Sebabnya, bantuan KJP Plus bisa cair tunai.
"Menurut saya, seluruh pengeluaran harus bisa dipertanggungjawabkan. Untuk KJP harus tidak cash (non tunai). Kalau cash (bisa dicairkan) orang bisa membeli macam-macam," ujar Doni saat dihubungi Tirto pada Kamis (30/3/2017).
Anggota Dewan Pengawas Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) tersebut menambahkan kerentanan bantuan KJP Plus disalahgunakan juga muncul karena program ini dilengkapi bantuan tunai bagi penerimanya yang tidak mampu.
Dia menilai tumpang tindih di program itu, yakni antara bantuan di ranah pendidikan dengan sosial, rawan penyelewengan. "Bantuan pendidikan harus benar-benar untuk pendidikan, jangan digabung sama sosial."
Doni menilai konsep KJP lebih tepat karena sistemnya berfokus membantu anak tidak mampu yang mau bersekolah. Dengan begitu penerima bantuan betul-betul mereka yang membutuhkan.
Sementara Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta petahana, Djarot Saiful Hidayat mengkritik program KJP Plus tidak mendidik dan tak memiliki sistem kontrol bagi penggunaan bantuan.
Menurut Djarot, KJP menerapkan sistem kontrol dengan melarang bantuan diakses secara tunai. Aturan itu, berlaku agar penggunaan bantuan KJP benar-benar untuk keperluan pendidikan.
"Tidak mungkin kami memonitor setiap anak yang mendapat KJP karena penerimanya ada 530 ribu jiwa, bagaimana memantau kalau tidak menggunakan sistem," kata Djarot di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, pada hari ini.
Dia mengimbuhkan KJP juga lebih mendidik sebab ketentuannya memaksa para orang tua penerima bantuan memastikan anak-anaknya sekolah dengan tertib dan rajin. Karena itu, peserta KJP hanya mereka yang mau bersekolah maupun kursus di balai-balai pelatihan Pemprov DKI Jakarta. KJP juga berlaku bagi mereka yang sekolah kejar paket.
"KJP tidak memberikan gula-gula pemanis pada warga," kata Djarot.
Pasangan Anies-Sandiaga selama ini rajin mewacanakan program KJP Plus yang diklaim jauh lebih baik ketimbang KJP versi Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidyat.
Alasan mereka ialah cakupan program KJP Plus lebih luas karena diperuntukkan kepada semua anak usia sekolah, yakni 6-21 tahun. KJP Plus juga bisa digunakan untuk kelompok Belajar Paket A, B, dan C, madrasah, pondok pesantren, dan kursus keterampilan serta anak yang berada di luar sekolah.
Anies-Sandiaga juga menjanjikan KJP Plus bisa diterima oleh warga miskin maupun yang mampu. Sebabnya, pasangan ini menemukan data mengenai masih rendahnya angka partisipasi sekolah di DKI Jakarta, terutama di tingkat SMA.
Selain itu, KJP Plus akan dilengkapi bantuan tunai bagi penerimanya yang datang dari keluarga miskin. Bahkan, KJP Plus bisa digunakan untuk mengakses diskon belanja keperluan pendidikan hingga masuk museum dan wahana pendidikan secara gratis.
Penulis: Chusnul Chotimah
Editor: Addi M Idhom
