tirto.id - Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Tridoyo Kusumastanto, mengatakan bahwa pendidikan Indonesia membutuhkan blue print atau cetak biru untuk menghindari tumpang tindih kebijakan pendidikan.
"Pendidikan harus memiliki arah jangka panjang, menengah dan pendek yang jelas serta pengembangan peradaban unggul bangsa Indonesia, pengembangan IPTEK, peran dalam pembangunan berkelanjutan untuk menghadapi percaturan global yang kompetitif," katanya dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional di Bogor, pada Senin (2/5/2016).
Prof Tridoyo, yang juga Guru Besar Bidang Kebijakan Ekonomi Kelautan, mengkhawatirkan kondisi pendidikan Indonesia saat ini yang sudah dipengaruhi oleh politik. Hal tersebut tercermin dari selalu berubahnya kebijakan pendidikan mengikuti alur pergantian kabinet.
Menurutnya, kebijakan pendidikan harus segera dibenahi dengan falsafah pendidikan, kebijakan dan strategi pencapaian yang disepakati bersama antara pemerintah dan pemangku kepentingan yang dituangkan dalam Cetak Biru Pendidikan Nasional.
“Cetak Biru Pendidikan Nasional baiknya memiliki jangka waktu 25 tahun yang diperkuat dengan payung hukum. Adanya payung hukum menjadi dasar kuat, sehingga siapapun presidennya pendidikan Indonesia punya arah yang jelas dan kuat," katanya.
Ia mengatakan, pendidikan tinggi di Indonesia perlu memprioritaskan cetak biru tersebut yang tidak terlepas dari tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).
"Cetak biru ini harus didukung kebijakan otonomi pendidikan tinggi yang seluas-luasnya, dukungan anggaran negara dan dihilangkannya belenggu birokrasi untuk perguruan tinggi yang sudah memiliki reputasi internasional, dan perguruan tinggi lainnya secara bertahap dan adil," katanya.
Menurut Tridoyo, dengan arah yang jelas dalam cetak biru pendidikan nasional, maka setiap perguruan tinggi dapat dievaluasi berdasarkan output dan outcome yang dibebankan sesuai dengan dukungan yang diberikan oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan.
"Cetak biru ini sudah termasuk di dalamnya keterkaitan dengan sektor-sektor pembangunan, perencanaan tenaga kerja nasional, tahapan pengembangan IPTEK dalam menjamin keunggulan bangsa dan keberlanjutan," ujarnya.
Ia menambahkan, perguruan tinggi sesuai mandat keilmuan yang terintegrasi, sangat dibutuhkan dalam pembangunan bangsa. Perguruan tinggi diharapkan mampu memecahkan permasalahan diseluruh wilayah Indonesia sekaligus memenangkan persaingan IPTEK di kancah global.
"Infrastruktur akademik hendaknya terintegrasi dengan lembaga-lembaga penelitian dan kebutuhan IPTEK untuk menunjang industri nasional, mampu mengembangkan keunggulan teknologi kelas dunia, bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia," katanya. (ANT)
Penulis: Rima Suliastini
Editor: Putu Agung Nara Indra
