tirto.id - Pada 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) fokus mendukung pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Selain itu, OJK akan memprioritaskan percepatan program industrialisasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan literasi dan akses pembiayaan masyarakat, serta optimalisasi potensi ekonomi syariah.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso telah menyiapkan kebijakan strategis untuk mendukung pembiayaan infrastruktur dengan cara mendorong perluasan dan pemanfaatan instrumen pembiayaan yang lebih bervariasi, antara lain perpetual bonds, green bonds, dan obligasi daerah, termasuk penerbitan ketentuan pengelolaan dana Tapera melalui skema Kontrak Investasi Kolektif.
Cara lain, menurut Umboh, dengan mempermudah proses penawaran umum efek bersifat utang dan sukuk bagi pemodal profesional. Selain itu, OJK akan meningkatkan akses bagi investor domestik serta keterlibatan pelaku ekonomi khususnya lembaga jasa keuangan di daerah melalui penerbitan kebijakan pendirian Perusahaan Efek Daerah.
Kebijakan strategis lain untuk mendukung infrastruktur melalui proses penanganan perizinan dan penyelesaian transaksi yang lebih cepat dengan menggunakan teknologi. Terakhir, menghilangkan kewajiban pembentukan margin 10 persen untuk transaksi hedging nilai tukar.
Wimboh mengatakan bahwa peran Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) juga lebih dioptimalkan dalam mendukung pembangunan infrastruktur.
Perusahaan pembiayaan infrastruktur per November 2017 telah menyalurkan dana sebesar Rp56,3 triliun, di antaranya digunakan untuk pembiayaan pembangunan pembangkit tenaga listrik Rp31,8 triliun, pembangunan jalan tol Rp12,7 triliun, serta pembangunan proyek sistem penyediaan air minum dan pengembangan Palapa Ring Rp11,8 triliun.
“Jadi perlunya infrastruktur itu membutuhkan dana cukup besar. Jangan sampai terkendala dana, karena infrastruktur enggak bisa selesai dengan cepat. Dan dana perlu bukan hanya dari dalam negeri, tapi semua kita eksplor termasuk dana dari luar negeri,” ujar Wimboh dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta pada Kamis malam (18/1/2018).
Menurut Wimboh, saat ini pemerintah membutuhkan dana dari luar negeri yang jumlahnya relatif cukup besar karena dana dari dalam negeri tidak cukup untuk mendukung semua proyek. Adapun bentuk investasi dapat bermacam-macam, yaitu bisa masuk melalui pasar modal ataupun lewat pembelian surat berharga negara.
“Bisa juga investor asing bisa langsung masuk pada proyek. Tapi kalau masuk ke surat berharga otomatis instrumen yang kita perbanyak, mau itu namanya greenbond, macem-macem kita eksplor semua, karena investor ini macem-macem sebenarnya. Kebutuhan macem-macem,” terangnya.
Aliran dana asing tentu, dikatakannya, harus terukur. Ukuran umumnya yakni rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto/PDB (debt to GDP ratio). Di Indonesia, debt to GDP ratio sebesar 34 persen, sedangkan di negara-negara maju ada yang sampai 100 persen sehingga Indonesia masih mempunyai ruang yang masih lebar untuk menarik dana asing.
“Sebenarnya enggak ada kata ideal. Selama kita date service-nya bisa kita pasang, yang penting date service. Ini dana kan jangka panjang semua, kita bisa kuat bayar utang atau dicicil. Itu yang harus kita perhitungkan betul,” ucapnya.
Wimboh juga mengungkapkan ada sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi, antara lain perkembangan digitalisasi di sektor jasa keuangan yang sangat cepat, normalisasi kebijakan moneter negara maju, dan risiko geopolitik dunia yang masih tinggi.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
