tirto.id - DPRD DKI Jakarta akhirnya memberikan restu kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membangun Stadion BMW (Bersih Manusiawi Wibawa) di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Keputusan ini disampaikan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD DKI, Senin lalu (26/11).
Untuk bisa membangun stadion yang disebut-sebut bakal serupa dengan Old Trafford milik Manchester United itu, Jakpro memperoleh anggaran sebesar Rp900 miliar.
Keputusan itu sekaligus menjawab keberatan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Politikus PDIP itu sebelumnya mengaku khawatir karena Jakpro masih memiliki masalah dalam pengelolaan PMD (Penyertaan Modal Daerah) yang diberikan pemerintah provinsi.
Menurut Prasetyo, Jakpro belum juga mengembalikan PMD sebesar Rp650 miliar yang digunakan untuk mengakuisisi 49 persen saham PT Astratel Nusantara di PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Karena itu, Prasetyo sempat bersikukuh agar pengelolaan Stadion BMW diberikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman mengklaim keberatan yang diungkapkan Prasetyo sudah selesai.
Menurutnya yang terpenting saat ini ialah memikirkan langkah selanjutnya yang harus ditempuh Jakpro guna merealisasikan pembangunan stadion yang tak lain adalah janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu.
“Bedanya dikelola Jakpro dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) itu ada di profesionalismenya. Kalau Jakpro, karena [orientasinya] bisnis, maka pengelolaannya akan lebih matang. Selain itu juga tidak terus-terusan tergantung ke APBD,” kata Prabowo kepada reporter Tirto, Jumat (30/11/2018).
Di sisi lain, Prabowo menilai, pengelolaan stadion oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta malah bisa membebani APBD. Ia pun berharap dengan penunjukan Jakpro sebagai pengelola Stadion BMW, maka pembangunannya bisa selesai sesuai target, yakni pada 2020.
Menurut Prabowo, setelah penunjukan itu direstui dan alokasi anggaran disahkan DPRD, ia berharap Jakpro segera bergerak melakukan studi kelayakan serta memantapkan desain bangunan stadionnya.
Pertimbangan DPRD itu sejalan dengan alasan Anies yang menugaskan Jakpro untuk garap proyek stadion itu. Anies menginginkan agar stadion tersebut dapat menjadi ikon DKI Jakarta yang pengelolaan bisnisnya dilakukan dengan baik.
Menurut Anies, Stadion BMW nantinya tidak bisa dikelola secara ala kadarnya, seperti halnya mengelola GOR yang digunakan komunitas.
“Kalau kita lihat secara jujur, fasilitas yang dikelola pemerintah, di seluruh Indonesia, bandingkan saja dengan kalau dikelola swasta. Umumnya kalau dikelola swasta itu lebih baik,” kata Anies di Balai Kota DKI, pada 19 November 2018.
Sementara itu, Direktur Persija Jakarta I Gede Widiade turut sepakat apabila pengelolaan Stadion BMW dilakukan oleh Jakpro. Ia mengatakan stadion yang diproyeksikan bakal menjadi markas Persija itu harus dikelola secara profesional sehingga kualitasnya pun bisa terjamin.
“Bukannya mengecilkan Dinas Pemuda dan Olahraga DKI, tapi memang tidak mungkin apabila stadion tersebut pengelolaannya dilakukan secara begitu saja,” kata Gede kepada reporter Tirto, Kamis (29/11/2018).
Lebih lanjut, Gede menilai pengelolaan stadion oleh Jakpro akan membawa dampak positif mengingat konsep yang diterapkan cenderung berorientasi pada bisnis dan perolehan keuntungan. Obrolan semacam inilah yang diakui Gede muncul saat dirinya sempat bertemu dengan Anies untuk membahas pembangunan Stadion BMW.
Jakpro sendiri bisa dibilang saat ini sedang memperoleh untung karena ada dua proyek besar yang harus mereka urus. Selain pembangunan Stadion BMW, Gubernur Anies juga menunjuk Jakpro agar menjadi pengelola tiga pulau reklamasi di Teluk Jakarta.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama Jakpro Dwi Wahyu Daryoto telah menyatakan kesiapannya. Menurut Dwi, dalam praktiknya Jakpro tidak akan bekerja sendiri melainkan juga bersinergi dan berkonsultasi dengan seluruh pihak terkait.
“Ya harus siap, in, kan, kesempatan. Nanti akan kami bentuk tim, sesuai dengan arahan gubernur [kami] akan konsultasi ke semua pihak. Yang jelas pokoknya saya gunakan skema business to business dan sesuai [konsep] good corporate governance,” kata Dwi.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Abdul Aziz
