STOP PRESS! Indonesia Berniat Beli Pesawat Amfibi dan Helikopter Rusia

Myanmar Klaim Kekerasan Terhadap Rohingya Mereda

Reporter: Agung DH
01 Desember, 2016 dibaca normal 1 menit
Myanmar Klaim Kekerasan Terhadap Rohingya Mereda
Pengungsi etnis Rohingya yang tersisa beraktivitas dengan anak anak mereka di rumah Shelter, Blang Adoe, Aceh Utara, Provinsi Aceh, Rabu (23/11). Sebanyak 25 jiwa pengungsi yang tersisa di shelter Blang Adoe Aceh Utara itu menolak diberangkatkan menuju negara ketiga Amerika Serikat yang dijadwalkan pada 14 Desember mendatang oleh petugas International Organization for Migration (IOM) dan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dengan alasan trauma bukan negara muslim. ANTARA FOTO/Rahmad.
tirto.id - Pemerintah Myanmar mengklaim situasi di negara bagian Rakhine, wilayah tempat tinggal warga etnis Rohingya, sekarang ini sudah dalam keadaan terkendali.

"Semuanya sudah terkendali sekarang. Tidak ada lagi kekerasan di Rakhine," kata Dubes Aung Htoo, Kamis (1/12/2016).

Aung Htoo mengatakan bahwa pemerintah Myanmar selalu memberikan informasi terkini tentang situasi di negara itu, khususnya mengenai kondisi warga Rohingya di Rakhine. Ia juga menjelaskan bahwa sejauh ini konflik antara kelompok tentara dan masyarakat yang terjadi di Rakhine juga sudah semakin berkurang.

"Tidak terlalu banyak konflik lagi yang terjadi antara dua pihak di Rakhine," kata dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fachir mengatakan, pemerintah Indonesia melakukan pendekatan komprehensif kepada pemerintah Myanmar dalam menangani kasus kemanusiaan yang dialami masyarakat etnis Rohingya. 

"Tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Myanmar kan memiliki persoalan, semua negara pasti punya persoalan, dan di Myanmar ada kisruh status kewarganegaraan (Rohingya)," tutur Wamenlu Fachir.

Menurut dia, masalah yang terjadi pada masyarakat etnis Rohingya merupakan persoalan dalam negeri Myanmar. Indonesia sendiri tidak bisa campur tangan dalam urusan domestik tersebut. Oleh karena itu maka pendekatan yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah itu tidak lepas dari prinsip kemanusiaan. 

"Ini terkait isu HAM dan kemanusiaan maka yang kita lakukan tidak lepas dari upaya kita untuk tetap menghormati isu domestik dan tetap kita ikut membantu juga dengan langkah-langkah yang bisa membantu konsolidasi mereka," ujarnya. 

Fachir mengatakan, sejauh ini sudah ada perubahan dan kemajuan terkait penetapan status kewarganegaraan bagi masyarakat etnis Rohingya di Myanmar. Kendati demikian, proses itu membutuhkan waktu lama. Karena itu, pendekatan darurat yang pertama dilakukan Indonesia adalah dengan pendekatan kemanusiaan. 

Pemerintah Indonesia telah menyampaikan keprihatinan atas kasus kemanusiaan yang menimpa warga Rohingya, dan berharap agar stabilitas dapat segera terwujud di Myanmar. Indonesia juga turut membantu proses pembangunan kapasitas di Rakhine State, yakni wilayah bagi etnis Rohingya di Myanmar.

"Kita menolong agar orang-orang yang jadi korban ditangani dengan baik. Kita harapkan langkah-langkah yang dilakukan, seperti pembangunan sekolah di sana itu merangkul unsur-unsur yang ada di Rakhine State," ujar Fachir.

Sumber: Antara

(tirto.id : agu/agu)

Keyword