tirto.id - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan mutasi jabatan Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) tidak berkaitan dengan politik. Ini ia katakan saat memberikan sambutan dalam upacara serah terima jabatan Perwira Tinggi Polri, di Mabes Polri, Kamis (24/1/2019).
“Saya ingin menekankan, pergantian pejabat tidak ada kaitan dengan faksi dan friksi Polri,” kata Tito.
Ia pun meminta seluruh anggota ikut mendorong soliditas internal Polri, dan mengatakan kalau jika ada perbedaan, itu wajar belaka.
“Perbedaan itu hal biasa, tapi untuk memperkuat kebijakan melalui mekanisme check and balance. Polri tetap solid. Sekali lagi saya berharap masyarakat dan media jangan berasumsi yang tidak jelas,” tegas Tito.
Tito melontarkan pernyataan tersebut tanpa ada yang bertanya kepada dirinya. Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mengatakan justru dari pernyataan itulah Tito justru mengkonfirmasi kalau memang benar ada fraksi di tubuh Polri.
“Salah satu (masalah) terkait dengan kasus ‘Buku Merah’,” kata Bambang ketika dihubungi reporter Tirto, Kamis (24/1/2019). Bambang menduga karena kasus ini Tito tidak akur dengan Komjen Pol Arief Sulistyanto, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim).
Arief dimutasi jadi Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri. Sebagai gantinya, posisi Kabareskrim Polri kini dijabat Irjen Pol Idham Azis yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.
Kabareskrim memiliki peran yang sangat strategis sebagai salah satu ujung tombak di lingkup Polri, kata Bambang. Pergantian Kabareskrim tanpa ada masalah yang vital seperti saat ini membuat spekulasi semakin liar.
Ia pun menilai Idham tak memiliki prestasi yang menonjol untuk menduduki jabatan Kabareskrim. Ia mencontohkan kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan yang tak kunjung dituntaskan setelah hampir dua tahun berlalu.
Meredam Opini Negatif
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, mengatakan mutasi tersebut diharapkan menyudahi konflik internal di kalangan Polri.
“Dengan mutasi ini diharapkan ‘perang dingin’ di elite Polri bisa selesai dan Polri makin solid menghadapi tahun politik serta Pilpres 2019,” ujar Neta ketika dihubungi Tirto, Kamis (24/1/2019).
Dalam menghadapi tahun politik, lanjut dia, Polri perlu meningkatkan kinerja intelijen agar lebih peka melakukan deteksi dan antisipasi dini.
Kemudian, Tito juga perlu meningkatkan soliditas di Bareskrim agar penegakan hukum bisa konsisten di sepanjang tahun politik. “Artinya mutasi Polri kali ini untuk meningkatkan soliditas Polri terutama menyongsong pilpres,” tambah Neta.
Sementara itu, bagi Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti, institusi Bhayangkara tetap solid meski ada isu-isu negatif menerpa mereka. Menurut dia, pernyataan Tito hanya untuk meluruskan berita salah yang disampaikan pihak eksternal kepada media massa.
“Memang tidak ada perpecahan di internal, dan Polri solid. Tapi di media ada pemberitaan yang disampaikan oleh pihak eksternal bahwa seolah ada perpecahan,” ujar Neta ketika dihubungi reporter Tirto, Kamis (24/1/2019).
Hal senada juga disampaikan dosen komunikasi politik dari Universitas Komputer Indonesia, Adiyana Slamet. Menurutnya, pernyataan Tito sebagai cara meredam opini negatif yang tumbuh di masyarakat.
“Insting intelijen Kapolri bermain di sini untuk meredam dan mencegah opini negatif yang terbangun di publik,” kata Adiyana saat dihubungi reporter Tirto.
Menurut Adiyana, jika opini perpecahan di tubuh Polri bergulir kencang, maka akan berdampak buruk bagi stabilitas keamanan dan politik. Hal itu juga akan membuat kredibilitas polisi di mata publik menjadi rendah.
“Kalau masyarakat tidak percaya lagi kepada Polri, tidak hanya berbahaya bagi kepolisian, tapi juga berbahaya dalam konteks sebuah negara,” ujarnya.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Gilang Ramadhan
